Dari Surabaya ke Pasar Internasional, Bambang Haryo Dorong Cahaya Agro Naik Kelas

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi keberlangsungan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Cahaya Agro yang telah bertahan dan berkembang sejak 1990-an. Menurutnya, industri yang memproduksi berbagai peralatan pendukung sektor makanan dan pertanian tersebut perlu mendapat dukungan dalam aspek pemasaran, permodalan, hingga penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“IKM Cahaya Agro merupakan industri yang menghasilkan barang-barang ataupun alat-alat untuk industri kecil, khususnya industri makanan. Ada mesin sangrai, mesin kopi, dan lain-lain. Jadi, ini patut diapresiasi karena industri ini sudah bertahan mulai dari tahun 1990-an sampai dengan sekarang,” kata Bambang Haryo usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Cahaya Agro Teknik, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026).

Bambang Haryo menilai pemasaran menjadi salah satu persoalan utama yang perlu segera diperkuat. Menurutnya, penurunan pasar harus direspons dengan strategi promosi yang lebih luas, termasuk memanfaatkan media sosial. Dukungan permodalan juga dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan usaha.

“Permasalahan yang utama daripada industri ini adalah tentu permasalahan marketing atau pemasaran. Mereka mengharapkan adanya dukungan daripada pemerintah maupun DPR RI, khususnya Komisi VII, untuk bisa mendukung di dalam pemasaran itu sendiri,” ujarnya.

Di sisi permodalan, Bambang Haryo menilai peluang pengembangan usaha semakin terbuka sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong UMKM. Ia menyebut peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun dapat dimanfaatkan IKM untuk memperkuat kapasitas usahanya.

“Programnya Pak Prabowo sekarang ini adalah mendukung sekali perkembangan daripada UMKM. Di mana KUR yang ada di kita dinaikkan dari Rp280 triliun ke Rp300 triliun. Nah, ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh industri-industri kecil ini,” katanya.

Sementara itu, penerapan SNI dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sekaligus daya saing produk IKM. Berdasarkan paparan Badan Standardisasi Nasional (BSN), terdapat 2.725 sertifikat SNI yang masih berlaku di Jawa Timur. Sebanyak 1.824 sertifikat atau 66,9 persen merupakan SNI wajib, sedangkan 790 sertifikat atau 29 persen merupakan SNI sukarela.

BSN juga mencatat pembinaan terhadap 145 entri pelaku usaha/UMKM di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 67 entri atau 46,2 persen telah berhasil memperoleh sertifikasi SNI. Namun, keberlanjutan sertifikasi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti biaya pemeliharaan sertifikat dan penguatan branding agar penerapan SNI berdampak langsung terhadap peningkatan penjualan.

Untuk Cahaya Agro, BSN telah melakukan pendampingan sejak Maret 2023 dalam penerapan SNI 7428:2008 untuk mesin pemipil jagung. Proses tersebut sempat tertunda karena kesiapan produk, kelengkapan administrasi, serta perubahan lokasi produksi. Pendampingan akan kembali dilakukan setelah unit mesin dan administrasi perusahaan siap untuk pengujian.

Pejuang Politik Gerindra itu menilai dukungan standarisasi perlu diperkuat, khususnya bagi IKM yang masih menghadapi keterbatasan akses fasilitas pengujian.

“Saya sendiri juga heran, kenapa produk mereka yang sudah ke internasional tetapi SNI belum tercover. Nah, inilah kendala permasalahan mereka. Ternyata laboratorium untuk permesinan yang seperti ini ada di Jogja. Nah, ini seharusnya tugas daripada SNI kita untuk bisa membantu,” jelasnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas BSN dan ekosistem standardisasi di daerah diperlukan agar akses IKM terhadap sertifikasi semakin luas. Terlebih, Jawa Timur telah memiliki 13 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), terdiri atas enam lembaga pemerintah/balai dan tujuh lembaga swasta.

“Yang kecil sudah ada, yaitu SNI Bina UMKM. Nah, yang menengah ini, SNI-nya juga perlu didorong dengan satu anggaran yang cukup dari BSN ini agar bisa mengcover semua produk-produk yang ada di dalam negeri ini, sehingga produknya bisa aman dan nyaman untuk masyarakat selama menggunakan produksi industri kecil yang ada di Indonesia,” pungkas Bambang Haryo.