Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Serukan Reformasi Distribusi Pangan dan Tindak Tegas Praktik Curang

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menyerukan langkah konkret untuk membenahi sistem distribusi pangan nasional, terutama menindak praktik yang merugikan petani dan masyarakat. Dalam sambutannya saat meresmikan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Senin (21/7/2025), Presiden menekankan perlunya keberanian negara dalam menata ulang sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.

Salah satu sorotan utama Presiden adalah praktik curang di sektor penggilingan padi. Ia menyoroti adanya pelaku usaha besar yang membeli gabah di bawah harga pasar, lalu menjual beras biasa dengan label premium di atas harga eceran tertinggi.

“Penggilingan padi adalah cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika tidak mau patuh pada kepentingan negara, saya akan sita. Dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dikelola,” tegas Presiden Prabowo.

Menurut laporan yang diterimanya, praktik curang tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun. Dana sebesar itu, kata Presiden, bisa dimanfaatkan untuk membenahi sektor vital seperti pendidikan.

“Kita hanya bisa perbaiki 11.000 sekolah tahun ini dengan anggaran Rp19 triliun. Tapi kalau kita punya Rp100 triliun setiap tahun, kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Dalam 3,5 tahun, seluruh dari 330.000 sekolah bisa kita perbaiki,” ungkapnya.

Advertisement

Presiden juga memperkenalkan istilah “serakahnomics”, sebuah sindiran terhadap pola ekonomi yang mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kepentingan sosial dan keadilan.

“Ada banyak mazhab ekonomi: liberal, neoliberal, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando. Tapi ini beda. Ini saya namakan: serakahnomics,” ujarnya tajam.

Namun demikian, Presiden menyatakan optimisme karena praktik-praktik curang kini dapat dideteksi dengan cepat melalui laboratorium mutu, teknologi distribusi, dan kecerdasan buatan. Ia menegaskan bahwa kunci utama tetap terletak pada keberanian bangsa menegakkan Pasal 33 UUD 1945.

“Saya yakin MPR, DPR, DPD, dan semua kepala desa akan mendukung. Mari kita tegakkan keadilan dan kebenaran. Jangan lihat partai, jangan lihat kelompok. Di dada kita hanya satu: Merah Putih,” pungkas Presiden Prabowo dengan penuh semangat.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...