Connect with us

Politik

Habiburokhman: Pembahasan RUU KUHAP Hanya Dua Hari karena Fokus pada Substansi Baru

Published

on

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan alasan dibalik singkatnya waktu pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Penjelasan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, pembahasan DIM RUU KUHAP yang hanya berlangsung dua hari disebabkan mayoritas substansi yang diajukan pemerintah tidak mengalami perubahan signifikan.

“Total DIM-nya ada 1.676. Tapi sekitar 80 persen dari DIM itu merupakan usulan yang tetap atau tidak berubah dari versi sebelumnya. Hanya sebagian kecil yang mengalami perubahan redaksional atau penambahan substansi baru, dan itu yang kami bahas,” jelas politisi Fraksi Gerindra tersebut.

Ia menekankan bahwa pendekatan ini diambil demi efisiensi waktu tanpa mengorbankan kualitas pembahasan.

“Kami sudah sepakati sejak awal: kalau DIM-nya tetap, ya tidak perlu dibahas ulang. Ini mekanisme agar tidak boros waktu,” katanya.

Advertisement

Meski waktu pembahasan relatif singkat, lanjutnya, ruang untuk melakukan perubahan substansi tetap terbuka hingga menjelang pengesahan.

“Ini proses gabungan antara kerja teknis dan politis. Jadi jangan khawatir, masih terbuka sampai ‘janur kuning menjelang paripurna’—sampai diketuk palu,” ujarnya.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa proses ini tetap dijalankan secara serius dan bertanggung jawab. “Insyaallah kami tidak ugal-ugalan. Kami upayakan semaksimal mungkin agar hasilnya berkualitas,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menyoroti cepatnya proses pembahasan DIM yang dilakukan Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP pada 9–10 Juli lalu. Ia berharap pembahasan dilakukan secara matang, terbuka, dan menyerap berbagai masukan dari masyarakat.

“Kami melihat komitmen Komisi III untuk terbuka, dan kami berharap pembahasannya benar-benar matang dan berkelanjutan,” ujar Isnur.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...