Presiden Prabowo Terima Pimpinan MPR, Bahas Sidang Tahunan dan Pokok-Pokok Haluan Negara

Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025), dalam rangka konsultasi kelembagaan menjelang Sidang Tahunan MPR yang digelar dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR secara resmi mengundang Presiden untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR yang akan digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025.

“Sesuai tata tertib MPR, sidang tahunan yang semestinya jatuh pada 16 Agustus digeser ke tanggal 15 karena bertepatan dengan akhir pekan. Presiden telah menyatakan kesediaannya hadir,” ujar Ahmad Muzani.

Selain itu, MPR juga mengundang Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025.

Lebih lanjut, pertemuan juga membahas perkembangan penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Menurut Ahmad Muzani, Presiden meminta agar konsep tersebut dikaji ulang secara komprehensif sebelum diputuskan bentuk legalitasnya.

“Presiden meminta agar PPHN dikaji ulang untuk disempurnakan, dan nantinya diputuskan akan dituangkan dalam bentuk TAP MPR, undang-undang, atau produk hukum lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan MPR juga menyampaikan apresiasi atas diplomasi aktif Presiden melalui kunjungan ke Arab Saudi, Brasil untuk KTT BRICS, serta Prancis dalam peringatan Hari Bastille. Apresiasi serupa juga disampaikan atas langkah nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan.

“Kami memberi apresiasi atas upaya Presiden yang telah mengangkat martabat bangsa Indonesia dan menunjukkan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan rakyat,” ungkap Muzani.

Menutup pernyataannya, Ketua MPR juga menegaskan dukungan lembaganya terhadap konsistensi Presiden Prabowo dalam menyuarakan dukungan untuk perjuangan rakyat Palestina di forum internasional.

“Presiden menegaskan bahwa dukungan Indonesia untuk Palestina tidak akan pernah berhenti. Karena itu, perlu ada haluan negara yang mengikat dan menjamin konsistensi arah kebijakan luar negeri,” pungkasnya.