Endipat Wijaya: Amnesti dan Abolisi Adalah Wewenang Konstitusional Presiden

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Dapil Kepulauan Riau, Endipat Wijaya, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum. Langkah tersebut, menurutnya, justru merupakan pelaksanaan kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

“Ini bukan perlawanan terhadap hukum, melainkan pengaplikasian hukum tertinggi negara,” ujar Endipat, Jumat (1/8/2025).

Ia menjelaskan, amnesti dan abolisi diberikan dengan pertimbangan komprehensif, termasuk aspek kemanusiaan, rekonsiliasi nasional, dan kondisi teknis seperti overkapasitas lapas. Lebih dari 1.000 terpidana, kata Endipat, mendapat pertimbangan khusus.

“Putusan hukum tetap sah. Namun, Presiden memiliki hak konstitusional untuk memberikan pengampunan dengan alasan yang kuat,” tegasnya.

Terkait amnesti untuk politisi PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap Tom Lembong, Endipat menilai tudingan motif politik sebagai narasi yang tidak berdasar.

“PDIP sudah sejak awal mendukung Prabowo-Gibran karena program mereka berpihak pada rakyat. Begitu juga kasus Tom Lembong, tidak ada kaitan dengan manuver politik,” jelasnya.

Ia juga membantah tudingan bahwa langkah ini sebagai bentuk ‘perlawanan’ terhadap Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kasus Hasto sudah berlangsung sejak 2020, jauh sebelum muncul spekulasi politik.

“Tidak ada intervensi dari Pak Jokowi, dan tidak ada cawe-cawe dari Presiden Prabowo. Keduanya menjunjung hukum,” ungkapnya.

Endipat mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang memecah belah, serta menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional.

“Pemerintah saat ini fokus bekerja demi keadilan dan kemakmuran rakyat. Ini bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kita menjaga masa depan bersama,” tutupnya.