Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Subianto: Kedaulatan Pangan Adalah Syarat Mutlak Kemerdekaan Bangsa

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan syarat mutlak bagi kemerdekaan dan ketahanan bangsa. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

“Sejak lama saya berkeyakinan, apa pun yang terjadi, bangsa kita akan aman jika kita menguasai pangan. Selama kita bisa menjamin ketersediaan pangan, kita dapat memberi makan rakyat kita,” ujar Presiden.

Kepala Negara menegaskan, sejarah membuktikan bahwa tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi pangannya sendiri. Ketergantungan pada impor, menurutnya, membuka celah bagi intervensi pihak luar.

“Tidak ada negara yang merdeka dan berdaulat tanpa kemampuan memproduksi makanannya sendiri. Produksi pangan adalah sektor strategis. Bangsa kita kerap diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Jika ada kekuatan asing yang ingin melemahkan kita, maka pangan akan menjadi sasarannya,” jelasnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah dalam memperkuat sektor pangan nasional, termasuk keberhasilan transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memungkinkan keberlanjutan program secara efektif.

Advertisement

“Ini hasil kerja kolektif. Menteri Pertanian bekerja sama dengan kementerian lain, didukung Menteri Keuangan, TNI, Polri, hingga Kejaksaan. Karena dalam sektor ekonomi, kita menghadapi pihak-pihak yang punya agenda berbeda,” ucapnya.

Presiden mengingatkan bahwa sebagian pelaku ekonomi tidak peduli pada kesejahteraan rakyat, dan hanya mengejar keuntungan pribadi. Pemerintah tegaskan tidak akan membiarkan rakyat terus-menerus dirugikan oleh segelintir elit.

“Kita bukan anak-anak kecil. Kita paham persoalan. Kita ingin memberi kesempatan kepada semua, tapi tidak akan membiarkan rakyat Indonesia terus dimiskinkan,” ungkapnya.

Menutup pengantarnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap berada di jalur yang benar dalam membangun kedaulatan pangan. Ia menyebutkan, cadangan pangan pemerintah saat ini adalah yang terbesar dalam sejarah, dan nilai tukar petani terus menunjukkan tren positif.

“Alhamdulillah, arah kita dalam bidang pangan cukup berhasil. Cadangan pemerintah saat ini terbesar sepanjang sejarah, dan nilai tukar petani meningkat,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...