Connect with us

Politik

Alimudin Kolatlena Resmikan Pembangunan Gedung KUA Leihitu

Published

on

Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), resmi dimulai pada Rabu (6/8/2025). Proyek yang berlokasi di Negeri Hila, Leihitu ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena.

Acara tersebut turut dihadiri Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku dan Kabupaten Malteng.

Alimudin menjelaskan, pembangunan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya terkait pelayanan pernikahan dan manasik haji.

“Di Maluku ada empat titik pembangunan. Hari ini kita memulai di KUA Leihitu, selanjutnya di tiga titik lainnya. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan manasik haji,” ujarnya kepada RRI Ambon di lokasi.

Menurutnya, pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji merupakan program Kemenag melalui Binmas Islam untuk meningkatkan pelayanan umat. Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap pengembangan umat beragama saat ini sangat besar.

Advertisement

“Di komunitas agama lainnya juga demikian. Saat ini Presiden Prabowo benar-benar menaruh perhatian serius terhadap pengembangan umat di semua komunitas agama di Indonesia,” jelas politisi Gerindra tersebut.

Sebelum peletakan batu pertama, Alimudin juga mengadakan sosialisasi manasik haji. Hal ini, katanya, penting mengingat catatan dari pemerintah Arab Saudi bahwa jumlah jamaah haji Indonesia sangat besar, namun masih banyak yang belum memiliki pengetahuan cukup terkait tata cara ibadah di Tanah Suci.

“Kami juga membahas kesiapan fisik dan mental para jamaah. Harapannya, warga Leihitu yang berangkat ke Mekkah sudah memahami aturan dan ketentuan yang berlaku di sana,” terangnya.

Ia menegaskan, pemerintah menginginkan kualitas pelayanan ibadah, baik nikah maupun manasik haji, semakin baik kedepannya.

“Makanya, selain membangun Balai Nikah dan Manasik Haji, juga dilakukan sosialisasi secara aktif,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...