Connect with us

Politik

Hunian Layak untuk Buruh, Presiden Prabowo Targetkan 1 Juta Rumah dengan Kredit Murah

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

Presiden mengungkapkan, pemerintah telah membangun sekitar 350 ribu unit rumah pada tahun ini. Namun ke depan, target pembangunan akan ditingkatkan secara signifikan hingga mencapai minimal 1 juta rumah.

“Kita sudah membangun 350 ribu rumah. Tapi sasaran kita minimal satu juta rumah, dan itu mulai kita jalankan tahun ini. Rumah-rumah ini akan dibangun dalam cluster yang dekat dengan kawasan industri dan tempat bekerja,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden memaparkan rencana pembangunan kota-kota baru yang dirancang khusus untuk mendukung kehidupan para pekerja. Setiap kawasan akan dilengkapi fasilitas publik yang memadai, mulai dari pendidikan hingga transportasi.

“Tiap kota bisa terdiri dari 100 ribu rumah susun. Saya perintahkan harus ada sekolah, fasilitas olahraga, daycare, rumah sakit, dan transportasi seperti kereta ringan atau bus, agar pekerja bisa beraktivitas dengan lancar,” jelasnya.

Advertisement

Presiden juga menyoroti tingginya beban biaya tempat tinggal yang selama ini ditanggung pekerja. Pemerintah, kata dia, akan mengarahkan agar pengeluaran tersebut dialihkan menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan tenor panjang dan terjangkau.

“Yang selama ini 30 persen untuk kontrak, kita ubah jadi cicilan rumah sendiri. Tenornya bisa 20 hingga 40 tahun, disesuaikan kemampuan. Yang penting, pekerja bisa punya rumah,” tegasnya.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah akan menghadirkan akses kredit berbunga rendah melalui perbankan milik negara. Presiden memastikan skema kredit tersebut dirancang untuk meringankan beban masyarakat.

“Kita akan kucurkan kredit untuk rakyat dengan bunga maksimal sekitar 5 persen per tahun,” tambahnya.

Program penyediaan hunian ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja, sekaligus memastikan akses terhadap tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...