Politik
Bambang Haryo Dorong Industri EV Disebar ke Sumatera untuk Tekan Risiko Distribusi Laut
Published
40 menit agoon
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengkaji aspek keselamatan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), khususnya dalam proses pengangkutan melalui kapal. Menurutnya, pengembangan industri kendaraan listrik nasional harus diiringi kesiapan mitigasi terhadap potensi risiko kebakaran.
Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut menyambut baik pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Namun, ia menilai aspek keselamatan dalam distribusi EV perlu mendapat perhatian, mengingat pengangkutan melalui jalur laut memiliki risiko tersendiri apabila terjadi kebakaran.
“Hanya memang kami sampai sekarang belum pernah mendapatkan ataupun masyarakat belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang bahayanya mobil listrik pada saat mereka menggunakan transportasi angkutan laut,” ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi VII DPR RI tentang Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional di Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Bambang menyoroti karakteristik kebakaran kendaraan listrik yang dinilainya membutuhkan penanganan khusus. Karena itu, ia meminta pemerintah menyusun kajian komprehensif terkait standar keselamatan dan mitigasi risiko EV, terutama dalam proses distribusi melalui jalur laut.
“Bila terjadi kebakaran itu tidak bisa dipadamkan dan pasti habis termasuk kapalnya,” katanya.
Menurut Bambang, kajian keselamatan tersebut penting seiring dengan rencana peningkatan produksi kendaraan listrik dalam negeri. Pertumbuhan industri, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada kapasitas produksi, tetapi juga harus memperhitungkan aspek keselamatan di seluruh rantai distribusi.
Selain aspek keselamatan, Bambang mendorong agar pembangunan industri kendaraan listrik tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ia mengusulkan pengembangan industri di wilayah lain, termasuk Sumatera, sehingga distribusi kendaraan ke pasar regional tidak selalu bergantung pada transportasi laut.
“Kalau bisa industrinya itu disebar Pak, di Sumatera juga. Sehingga enggak perlu nyebrang pakai kapal,” ungkapnya.
Di sisi lain, Bambang tetap mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional, termasuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ia berharap TKDN kendaraan listrik dapat mencapai 80 persen agar pertumbuhan industri EV semakin memperkuat industri nasional.
“Saya kira kami menyambut baik kalau TKDN-nya mencapai 80 persen. Yang ini yang kita harapkan,” pungkas Legislator Dapil Jawa Timur I itu.
SNI Jadi Kunci Daya Saing, Rahayu Saraswati Tekankan Perlindungan Industri dan Investasi
Dasco Tampung Usulan Kepala Desa AMJ 2027 Terkait Pilkades
Bambang Haryo Dorong Industri EV Disebar ke Sumatera untuk Tekan Risiko Distribusi Laut
Annisa Mahesa Salurkan Motor Sampah untuk Dukung Kebersihan Lingkungan di Serang
Gerindra Lampung Bagikan 15.000 Masker untuk Warga Terdampak Aktivitas Gunung Anak Krakatau
Presiden Prabowo Tekankan Persatuan dan Kedewasaan Demokrasi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Siapkan Bonus Rp3 Miliar bagi Peraih Emas Asian Games 2026
Lepas Kontingen Asian Games, Presiden Prabowo: Negara dan Bangsa Menanti Prestasimu
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

