Andre Rosiade Apresiasi Danantara, Kinerja BUMN Dinilai Makin Moncer

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti capaian Danantara dalam membenahi dan meningkatkan kinerja badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Andre, capaian tersebut menunjukkan sinergi yang baik antara Komisi VI DPR RI dan Danantara dalam mendorong transformasi BUMN.

“Kami tentu di Komisi VI sangat mengapresiasi pidato Presiden. Itu menunjukkan bahwa kemitraan Komisi VI DPR RI dengan Danantara Aset Manajemen sukses. Kita saling mendukung untuk membenahi BUMN-BUMN yang ada,” ujar Andre usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR tentang RAPBN TA 2027 di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Andre menjelaskan, kemitraan tersebut salah satunya mencakup proses streamlining atau perampingan jumlah BUMN. Namun, proses tersebut harus tetap memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja dan memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain perampingan, langkah pembenahan juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMN. Menurut Andre, transformasi tersebut memiliki landasan melalui perubahan Undang-Undang BUMN yang melahirkan Danantara sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan negara.

“Yang ketiga, membenahi bagaimana meningkatkan kinerja. Dasarnya adalah perubahan Undang-Undang BUMN yang kita lakukan, yang menghadirkan Danantara, dan juga perubahan untuk lebih menyempurnakan kinerja,” kata Andre.

Ia pun menyambut positif apresiasi Presiden terhadap kinerja Danantara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan adanya peningkatan dividen BUMN setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025. Pada 2026, angka tersebut diproyeksikan mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.

Menurut Andre, peningkatan kinerja BUMN tersebut juga diarahkan untuk mendukung program hilirisasi nasional. Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.

Legislator Gerindra itu menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembenahan BUMN tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui investasi dan hilirisasi.