Politik
Danang Wicaksana Desak BMKG Optimalkan Modifikasi Cuaca Antisipasi Karhutla
Published
5 jam agoon
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah mitigasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kemarau ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut DWS, kemarau berkepanjangan berpotensi meningkatkan titik panas dan memperluas risiko karhutla. Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas.
“BMKG perlu memaksimalkan modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi menghadapi kemarau ekstrim. Jangan sampai kita menunggu karhutla meluas baru kemudian melakukan penanganan,” kata Danang, Kamis (20/8/2026).
Legislator Dapil Jawa Tengah III itu menilai OMC dapat diarahkan untuk meningkatkan potensi hujan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi. Pelaksanaannya, kata dia, harus berbasis analisis meteorologi dan pemetaan wilayah prioritas.
Danang juga meminta BMKG memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Informasi mengenai potensi cuaca ekstrem, kekeringan, dan wilayah rawan karhutla harus disampaikan secara cepat sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Yang paling penting adalah sinergi. Data dan informasi BMKG harus terhubung dengan langkah konkret pemerintah daerah dan instansi terkait. Kalau sudah terdeteksi wilayah yang rawan, mitigasinya harus segera dilakukan,” ujarnya.
Selain OMC, Danang mendorong penguatan pemantauan titik panas dan kesiapsiagaan darurat. Menurutnya, karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, dan kualitas udara.
“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Dampaknya bisa merembet ke kesehatan, transportasi, ekonomi masyarakat, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin,” tegas Pejuang Politik Fraksi Gerindra tersebut.
Danang berharap BMKG bersama seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat untuk menekan risiko karhutla selama kemarau ekstrim.
“Jangan bekerja setelah terjadi bencana. Kita harus mengedepankan mitigasi, deteksi dini, dan respons cepat. Dengan begitu, risiko karhutla selama kemarau ekstrim dapat diminimalisir,” pungkasnya.
Tinjau SMAN 2 Sambi Rampas, Wapres Minta Percepatan Pemulihan Fasilitas Pendidikan Pascagempa
Pastikan Bantuan Menjangkau Seluruh Titik Terdampak Bencana, Wapres Kunjungi Kabupaten Manggarai
Salat Jumat Bersama Warga Terdampak Gempa di Manggarai, Wapres Doakan NTT Segera Pulih
Menhan Sjafrie dan Menhan RRT Sepakat Perkuat Kerja Sama Pertahanan Indonesia–RRT
Danang Wicaksana Desak BMKG Optimalkan Modifikasi Cuaca Antisipasi Karhutla
Kamrussamad Apresiasi Pengangkatan PPPK, Jadi Harapan bagi Ratusan Ribu Tenaga Honorer
Wamenhan Pimpin Penutupan Tahap 1 Character Building dan Penetapan Komcad P3MD Batch 1 Tahun 2026
Di Posko Golo Cenggo Kabupaten Manggarai, Wapres Apresiasi Keterlibatan Anak Muda dalam Penanganan Bencana di Flores
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

