Politik
Tiba di Kalbar, Presiden Prabowo Langsung Gelar Rapat Darurat Karhutla
Published
15 jam agoon
Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/08/2026). Setibanya di Kalimantan Barat, Presiden langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta jajaran pemerintah daerah untuk mendapatkan gambaran terkini terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah hadir dalam rapat penanganan karhutla yang digelar di Posko Penanganan Karhutla di Pontianak.
“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah,” ujar Teddy.
Presiden Prabowo mengatakan, kunjungannya ke Kalimantan Barat dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memperoleh laporan mengenai situasi terkini.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden.
Dalam pemaparan situasi karhutla, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan titik panas selama 24 jam berdasarkan data satelit. Terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
Selain itu, terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Titik panas tersebut terutama tersebar di sejumlah wilayah bagian selatan dan timur Kalimantan Barat.
“Hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelas Bulo.
Rapat juga membahas prakiraan cuaca di Kalimantan Barat. Berdasarkan pemantauan, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21–27 Agustus 2026.
Pemerintah sebelumnya telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 11–18 Agustus 2026. Operasi tersebut sempat dihentikan karena belum terdapat potensi awan yang memadai.
Bulo mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG, potensi awan hujan diperkirakan kembali muncul pada 23–27 Agustus 2026 sehingga OMC akan kembali dilaksanakan.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awan akan terjadi pada tanggal 23–27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.
Rapat tersebut menjadi langkah awal Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terkoordinasi. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman, mencegah meluasnya kebakaran, serta mempercepat penanganan di wilayah terdampak.
Sekolah Rakyat Sigi Jadi Sorotan, Longki Dorong Pemenuhan Guru dan Fasilitas
Di Tengah Kabut Asap Karhutla, Gerindra Kalsel Bagikan 400 Paket Beras untuk Warga
Imron Amin Sambut Wasev TNI AD, Dorong Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Madura
Karhutla Kalsel Meluas, Mariana Dorong Penanganan Terpadu dan Perkuat Perlindungan Warga
Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi dan Dongkrak Investasi
Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas, Presiden Prabowo Perkuat Pemadaman dan Penindakan
Optimistis Karhutla Segera Teratasi, Presiden Prabowo Pastikan Kebutuhan Lapangan Dipenuhi
Perkuat Operasi Tangani Karhutla, Presiden Prabowo Bergerak dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

