Politik
Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas, Presiden Prabowo Perkuat Pemadaman dan Penindakan
Published
14 jam agoon
Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu pagi (22/08/2026) untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memimpin rapat, serta menginstruksikan langkah cepat, terpadu, dan serentak di seluruh wilayah Kalimantan yang terdampak.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis pada Sabtu malam (22/08/2026) menyampaikan, dari Palangka Raya, Presiden Prabowo juga melakukan konferensi video dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Asisten Operasi (Asops) Polri. Konferensi tersebut dilakukan untuk memantau langsung perkembangan serta kebutuhan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Dalam penanganan karhutla, Presiden menegaskan pentingnya memperkuat dukungan personel, peralatan, dan sarana pemadaman agar seluruh titik api dapat segera dikendalikan.
“Penambahan lebih dari 17 helikopter water bombing akan tiba paling lambat besok pagi, melengkapi 30 pesawat yang sudah di Kalimantan,” ujar Teddy.
Selain armada udara, pemerintah juga akan menambah mesin pompanisasi dan pipanisasi untuk mendukung pemadaman di sejumlah wilayah terdampak. Peralatan tersebut ditargetkan tiba pada Minggu (23/08/2026).
Presiden Prabowo juga menginstruksikan penambahan personel untuk memperkuat operasi di lapangan.
“Penambahan mesin pompanisasi dan pipanisasi di seluruh kota terdampak akan tiba besok. Tiga batalyon atau sekitar 1.500 prajurit TNI beserta alat pemadam perorangannya akan tiba dari luar Kalimantan besok pagi untuk membantu memadamkan titik-titik kecil yang masih tersebar,” imbuh Teddy.
Di sisi penegakan hukum, Presiden menegaskan bahwa tindakan tegas akan dilakukan terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan dan melanggar ketentuan hukum.
“Penindakan tegas akan dilakukan terhadap setiap pembakar lahan yang terbukti melanggar hukum,” tegasnya.
Selain penanganan kebakaran, Presiden juga memberikan perhatian terhadap dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah diminta memperkuat layanan kesehatan, menambah tenaga kesehatan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait dampak dan langkah pencegahan karhutla.
“Penambahan tenaga kesehatan (nakes), penanganan masalah kesehatan, serta edukasi kepada warga terkait karhutla,” pungkasnya.
Sekolah Rakyat Sigi Jadi Sorotan, Longki Dorong Pemenuhan Guru dan Fasilitas
Di Tengah Kabut Asap Karhutla, Gerindra Kalsel Bagikan 400 Paket Beras untuk Warga
Imron Amin Sambut Wasev TNI AD, Dorong Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Madura
Karhutla Kalsel Meluas, Mariana Dorong Penanganan Terpadu dan Perkuat Perlindungan Warga
Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi dan Dongkrak Investasi
Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas, Presiden Prabowo Perkuat Pemadaman dan Penindakan
Optimistis Karhutla Segera Teratasi, Presiden Prabowo Pastikan Kebutuhan Lapangan Dipenuhi
Perkuat Operasi Tangani Karhutla, Presiden Prabowo Bergerak dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

