Politik
Karhutla Kalsel Meluas, Mariana Dorong Penanganan Terpadu dan Perkuat Perlindungan Warga
Published
14 jam agoon
Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, mendorong seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Ia meminta penanganan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi agar kebakaran serta dampak kabut asap tidak semakin meluas.
Mariana mengatakan kondisi di sejumlah wilayah Kalsel semakin memprihatinkan akibat meluasnya titik kebakaran dan kabut asap. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kesehatan masyarakat, terutama warga yang berada di sekitar lokasi terdampak.
“Petugas BPBD, TNI, Polri, dan relawan sudah berjibaku siang-malam. Bahkan, beberapa hari terakhir api mulai mendekati permukiman penduduk,” ujar Mariana, Jumat (21/8/2026).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalsel itu menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap juga harus menjadi perhatian.
Karena itu, Mariana meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan penanganan di lapangan terpenuhi. Tambahan personel, peralatan, dan logistik diperlukan, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.
Ia juga mengapresiasi kerja keras personel BPBD, TNI, Polri, serta para relawan yang terus melakukan pemadaman dan pengendalian karhutla di berbagai titik. Menurutnya, dedikasi para petugas di lapangan perlu didukung dengan penambahan sumber daya agar penanganan dapat berjalan lebih maksimal.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Dukungan fasilitas, penambahan kekuatan personel, serta strategi penanggulangan di lapangan perlu terus diperkuat agar penyebaran api dapat segera dikendalikan,” tegasnya.
Srikandi Gerindra itu menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antar instansi diperlukan agar seluruh upaya pemadaman, pencegahan, hingga perlindungan masyarakat dapat berjalan secara bersamaan.
Selain pemadaman, ia meminta masyarakat yang terdampak kabut asap mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses. Edukasi mengenai pencegahan gangguan pernapasan serta ketersediaan alat pelindung diri, seperti masker, juga perlu diperkuat di wilayah terdampak.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan kerja sama seluruh pihak, saya yakin penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dilakukan lebih cepat sehingga dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat dapat diminimalkan,” pungkas Mariana.
Sekolah Rakyat Sigi Jadi Sorotan, Longki Dorong Pemenuhan Guru dan Fasilitas
Di Tengah Kabut Asap Karhutla, Gerindra Kalsel Bagikan 400 Paket Beras untuk Warga
Imron Amin Sambut Wasev TNI AD, Dorong Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Madura
Karhutla Kalsel Meluas, Mariana Dorong Penanganan Terpadu dan Perkuat Perlindungan Warga
Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi dan Dongkrak Investasi
Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas, Presiden Prabowo Perkuat Pemadaman dan Penindakan
Optimistis Karhutla Segera Teratasi, Presiden Prabowo Pastikan Kebutuhan Lapangan Dipenuhi
Perkuat Operasi Tangani Karhutla, Presiden Prabowo Bergerak dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

