Politik
Sekolah Rakyat Sigi Jadi Sorotan, Longki Dorong Pemenuhan Guru dan Fasilitas
Published
9 jam agoon
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Longki Djanggola, melakukan kunjungan pengawasan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SMP) 22 Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (22/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kunjungannya, Longki meninjau kegiatan belajar mengajar yang saat ini berlangsung sementara di Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kementerian Sosial. Para siswa nantinya akan menempati sekolah permanen yang tengah dibangun di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi.
“Ini merupakan tugas dan kewajiban kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus sebagai kader Gerindra. Kami harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang memang layak menerimanya,” kata Longki.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menekan angka putus sekolah akibat persoalan ekonomi.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, kita berharap tidak ada lagi alasan anak tidak bisa sekolah karena tidak mampu,” tegasnya.
Wakil Kepala Sekolah Rakyat Sigi, Azizah Nur Isnaeni, mengatakan sekolah permanen di Desa Pombewe ditargetkan menampung hingga 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Proses rekrutmen peserta didik untuk ketiga jenjang tersebut masih berlangsung.
Azizah berharap pembangunan sekolah permanen segera rampung agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan fasilitas yang lebih memadai.
Dalam kunjungan tersebut, pihak sekolah juga menyampaikan kebutuhan tenaga pendidik, khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Nasrani, Pendidikan Agama Islam, dan Seni Budaya.
Menanggapi hal tersebut, Longki berkomitmen berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan guru melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah.
“Jangan sampai gedungnya sudah tersedia, siswanya ada, tetapi gurunya tidak cukup. Karena itu, kebutuhan tenaga pendidik harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Longki berharap Sekolah Rakyat di Sigi dapat memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena keterbatasan ekonomi.
Sekolah Rakyat Sigi Jadi Sorotan, Longki Dorong Pemenuhan Guru dan Fasilitas
Di Tengah Kabut Asap Karhutla, Gerindra Kalsel Bagikan 400 Paket Beras untuk Warga
Imron Amin Sambut Wasev TNI AD, Dorong Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Madura
Karhutla Kalsel Meluas, Mariana Dorong Penanganan Terpadu dan Perkuat Perlindungan Warga
Ramson: RUU Migas Harus Pangkas Birokrasi dan Dongkrak Investasi
Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas, Presiden Prabowo Perkuat Pemadaman dan Penindakan
Optimistis Karhutla Segera Teratasi, Presiden Prabowo Pastikan Kebutuhan Lapangan Dipenuhi
Perkuat Operasi Tangani Karhutla, Presiden Prabowo Bergerak dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

