Connect with us

Daerah

Dahsyatnya Dinasti Politik di Kepri, Bapak-Anak dan Suami-Istri Sama-sama Maju di Pilkada 2020

Published

on

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kepulauan Riau (Kepri) tahun ini terasa berbeda jika dibandingkan dengan Pilkada periode lalu, yang digelar tahun 2015. Pasalnya, pilkada Kepri kali ini selain bakal diikuti tiga pasangan calon, juga banyak muncul isu yang jadi perbincangan banyak kalangan. Diantara isu yang menjadi sorotan adalah soal dinasti politik dan isu kepemimpinan perempuan yang dinilai memiliki peran penting dalam merebut hati dan simpati masyarakat.

Isu dinasti politik memang kerap menjadi momok yang muncul pada setiap gelaran Pemilu di Indonesia. Apalagi kini jagat maya diramaikan dengan ikut sertanya anak kandung dan mantu presiden dan anak kandung wakil presiden pada pilkada serentak 2020. Diketahui anak kandung presiden maju di Pilkada Solo, anak kandung wapres maju di Pilkada Tangsel dan menantu presiden maju di Pilkada Medan.

Di Pilkada Kepri malah lebih dahsyat, itu karena anak kandung dan ayahnya sama-sama ikut pilkada serentak, juga suami dan istri sama-sama maju di pilkada 2020 ini. Sistem pilkada yang tak melarang anak yang ayahnya sedang berkuasa untuk ikut kontestasi demikian juga tak ada larangan anak dan ayah atau suami istri ikut pilkada berbarengan di daerah yang sama hanya beda tingkatan, membuat politik dinasti tumbuh subur. Kesempatan seleksi pemimpin menjadi terbatas karena anak para penguasa dan atau istri dari suami yang berkuasa ikut dalam kontes dengan segala manfaat dari kekuasaan yang digenggam keluarganya.

Terkait isu dinasti politik di Kepri, aktivis mahasiswa Universitas Batam (Uniba) Adi Saputra berpendapat, dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level lokal hingga nasional mengakibatkan substansi demokrasi sulit diwujudkan.

“Kasus di Kepri, Suami istri sama-sama maju, Pak Rudi maju di pileako Batam sementara istrinya maju di pilgub Kepri. Ada juga Ansar, anaknya maju di Pilbup Bintan, Ansar sendiri turun di pilgub Kepri. Ini kan patut dipertanyakan, apa tidak ada orang lagi di Kepri ini yang bisa maju?” ujarnya kepada media di kawasan Batam Center, Jum’at (24/7).

Advertisement

Dengan menggemanya isu dinasti politi, Adi menyebut kaderisasi kepemimpinan menjadi terbatas, hanya keluarga yang kuasa, yang punya akses, yang punya uang yang bisa maju. Ujungnya jabatan seperti diwariskan kepada anak istri. (kp)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...