Connect with us

Internasional

Bersejarah, Lawatan Perdana Presiden Korsel Yoon Suk-yeol ke Jepang

Published

on

Kabarpolitik.com – Presiden Korsel Yoon Suk-yeol bertandang ke Jepang, Kamis (16/3). Kunjungan itu bersejarah. Betapa tidak, selama 12 tahun terakhir, tidak ada pertemuan resmi antara pucuk pimpinan dua negara tersebut. Hubungan Korsel-Jepang kerap menghangat.

Hal itu tidak lain imbas masalah era penjajahan Jepang di masa Perang Dunia II yang belum tuntas. Misalnya, terkait jugun ianfu alias perempuan penghibur dan para pekerja paksa.

”Mulai saat ini, saya ingin membuka babak baru dalam hubungan Jepang-Korsel melalui saling mengunjungi antara kedua pihak yang tidak terikat oleh formalitas,” ujar Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida setelah bertemu Yoon, seperti dikutip Agence France-Presse.

Media lokal Jepang menyebutkan, kunjungan berkala akan dilakukan lebih sering untuk membangun kepercayaan. Kishida sangat mungkin akan mengundang Yoon untuk menghadiri KTT G7 di Hiroshima pada Mei mendatang. Selanjutnya, giliran Kishida yang berkunjung ke Seoul.

Hubungan kedua negara belakangan membaik karena masalah yang sama. Yakni, ancaman dari Korea Utara (Korut). Sejak kegagalan pembicaraan damai dengan Amerika Serikat (AS), Korut kembali menggalakkan uji coba persenjataannya. Biasanya, uji coba diarahkan ke perbatasan wilayah laut Korsel atau Jepang.

Advertisement

Bahkan, hanya beberapa jam sebelum Yoon tiba di Jepang, Korut menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM). Senjata itu terbang selama 70 menit, menempuh jarak 1.000 kilometer dengan ketinggian sekitar 6 ribu kilometer, sebelum jatuh ke perairan di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang. Tepatnya 250 kilometer sebelah barat Pulau Oshima, Hokkaido. Kurang dari setahun, Korut sudah menguji empat ICBM. Rudal itu memiliki jangkauan hingga ke sebagian wilayah AS.

”Ancaman rudal nuklir Korut yang terus meningkat menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas. Korea dan Jepang harus bekerja sama dalam solidaritas untuk menangani ancaman ilegal tersebut dengan bijak,” ucap Yoon.

Kunjungan itu juga menghasilkan berbagai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Kementerian Perdagangan Jepang bakal mencabut pembatasan ekspor ke Korsel untuk beberapa bahan berteknologi tinggi seperti poliimida terfluorinasi, resisten atau lapisan pelindung, dan hidrogen fluorida. Produk tersebut sangat dibutuhkan Korsel untuk membuat semikonduktor.

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...