Connect with us

Politik

BSPS Jateng 2026 Naik Signifikan, Danang Wicaksana Dukung Percepatan Rumah Layak Huni

Published

on

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendorong penguatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Tengah karena kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dinilai masih sangat besar.

Hal itu disampaikan Danang saat menghadiri peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026). Menurutnya, program bedah rumah perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan hunian layak.

“Ke depan, program bedah rumah ini harus terus ditingkatkan supaya semakin banyak masyarakat yang terjangkau. Program ini juga dapat mendorong pemberdayaan UMKM, terutama toko bangunan di sekitar penerima manfaat,” ujar Danang.

Pejuang Politik Gerindra itu mengatakan, kehadirannya dalam peluncuran program tersebut untuk melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Dari hasil peninjauan, Danang menilai kebutuhan bantuan perbaikan rumah di berbagai daerah masih cukup tinggi sehingga diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan minimal 30.000 unit perbaikan RTLH di Jawa Tengah melalui program BSPS tahun 2026.

Advertisement

“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit. Naiknya sekitar 23.000 unit,” kata Maruarar.

Menurutnya, peningkatan target tersebut menjadi bagian dari percepatan program tiga juta rumah yang diarahkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Selain memperbaiki kualitas hunian masyarakat, pemerintah juga berharap program bedah rumah mampu menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, material bangunan yang digunakan diupayakan berasal dari pelaku usaha lokal.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan RTLH di wilayahnya.

Pada 2026, total target penanganan RTLH di Jawa Tengah mencapai 36.550 unit yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, serta dukungan CSR dan Baznas.

Advertisement

Salah satu penerima bantuan BSPS, Nunung, mengaku terbantu karena rumahnya yang mengalami kerusakan akan segera diperbaiki.

“Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah lama ingin renovasi tapi biayanya belum cukup. Terima kasih atas bantuan ini,” ujar Nunung.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...