Connect with us

Politik

Cek Kesehatan Gratis Berpotensi Tingkatkan Tagihan BPJS Kesehatan

Published

on

JAKARTA (4 Maret): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menyoroti potensi defisit anggaran BPJS Kesehatan akibat lonjakan pasien rujukan dari program pemeriksaan kesehatan gratis.

Menurutnya, program cek kesehatan gratis akan membuat masyarakat mengetahui catatan medis yang mesti ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

“Bila terdeteksi bapak atau ibu ada gejala stroke, ada potensi sakit jantung, lalu dirujuk. Ketika dirujuk, pasti berlanjut ke tagihan BPJS yang akan naik. Sementara, saat rapat dengan direksi BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan di 2024 mengalami defisit Rp9,56 triliun. Berarti tahun 2025 akan makin besar defisit BPJS,” ujar Nurhadi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mengingatkan, jika defisit BPJS semakin membengkak, pemerintah bisa menaikkan iuran peserta untuk menutupi kekurangan tersebut.

Hal itu dinilai justru akan semakin membebani masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari sistem jaminan kesehatan.

Advertisement

“Nanti kalau ujung-ujungnya defisit makin besar justru rakyat akan dibuat sengsara karena iurannya akan naik,” tegas Nurhadi.

Selain dampak finansial, Nurhadi juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat benar-benar memahami manfaat pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Ia menyarankan agar program itu lebih melibatkan pemerintah desa hingga tingkat RT dan RW, tidak sekadar melalui media sosial atau media elektronik.

“Dengan melibatkan unsur pemerintah desa, bisa langsung mengena dan setengahnya diwajibkan untuk masyarakat sehingga saya yakin program ini akan berhasil,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta saran dari sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan mengenai kesiapan menghadapi lonjakan pasien rujukan.

Advertisement

Menurutnya, tanpa strategi yang jelas, program pemeriksaan kesehatan gratis justru bisa menjadi tantangan bagi sistem kesehatan nasional, ditinjau dari sisi fasilitas maupun pembiayaan.

“Apakah ini juga ada antisipasi? Nanti kalau ujung-ujungnya defisit makin besar justru rakyat akan dibuat sengsara karena iurannya akan berujung naik. Ini sebenarnya yang ingin kami hindari,” ucap Nurhadi.

(Safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...