Dengar Langsung Aspirasi Ojol, Anton Prabu Siap Dorong Regulasi Nasional

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online yang tergabung dalam Forum Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (20/5/2025).

Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan dan kejelasan regulasi terkait transportasi daring yang selama ini dinilai belum berpihak kepada para driver.

Aksi ini disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik dan Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Anton Prabu Semendawai dari Fraksi Gerindra.

Dalam aksi damai tersebut, para driver menyampaikan empat tuntutan utama, yakni penyesuaian tarif pengemudi roda dua, penetapan tarif bersih untuk Angkutan Sewa Khusus (ASK), regulasi untuk layanan pengantaran makanan dan barang, serta mendesak pemerintah segera membuat UU Transportasi Online.

Salah satu orator, Wawan Riyanto, menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ada kenaikan tarif bagi pengemudi roda dua, padahal biaya hidup terus meningkat.

“UMR sudah naik tiga kali, harga bensin naik, tapi tarif kami tidak ikut naik sejak 2022. Ini jelas menyulitkan kami,” ujar Wawan mewakili ojol yanh tergabung di FDTOI.

Menanggapi hal tersebut, Anton Prabu menyatakan bahwa Komisi D DPRD DIY siap menampung dan menyuarakan aspirasi para driver ke tingkat pusat.

“Tuntutan dari teman-teman driver online di Jogja ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami di Komisi V DPR RI. Ini penting, karena Jogja adalah barometer. Usulan dari Jogja ini harus diperjuangkan demi kemaslahatan seluruh driver online di Indonesia,” kata Anton.

Anton menambahkan, pihaknya di daerah memang memiliki keterbatasan karena regulasi dan kewenangan pengatur aplikator berada di tingkat pusat. Namun ia menegaskan bahwa perjuangan para driver akan terus dikawal.

“Insyaallah ini perjuangan kita bersama. Ini bukan sekadar perjuangan driver Jogja, tapi seluruh driver online di Indonesia. Kami akan terus mendukung agar ada kepastian hukum dan keadilan tarif bagi semua,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Anton, Komisi D juga berencana mengundang Dinas Perhubungan DIY dan perwakilan driver untuk membahas khusus tarif transportasi online roda empat di Jogja.

“Langkah konkret di daerah tetap kami ambil. Kita akan dorong dialog terbuka agar ada kejelasan dan solusi jangka pendek sambil menunggu pembahasan di tingkat nasional,” pungkas Anton.