Politik
Dwita Ria Gunadi Soroti Kelangkaan Santan Kemasan dan Dampaknya pada Pasar
Published
2 tahun agoon
Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, menyoroti kelangkaan santan kemasan yang terjadi di pasaran. Ia menyebutkan bahwa dominasi sejumlah pengusaha dalam perdagangan kelapa menyebabkan peredaran olahan kelapa terbatas.
“Di daerah pemilihan saya, masyarakat melaporkan perebutan kelapa meskipun produksi kelapa kita cukup banyak. Kelapa gelondongan langsung dikirim ke Jakarta dan dipilah-pilah untuk memenuhi permintaan ekspor,” ungkap Dwita, Jumat (21/2/2025).
Srikandi Gerindra itu menambahkan bahwa kelangkaan olahan kelapa sudah terlihat, salah satunya dengan hilangnya santan KARA di pasaran, sementara harga produk lainnya melonjak hampir dua kali lipat.
“Jika ada santan KARA, harganya jauh lebih mahal. Pemerintah harus memperhatikan siapa yang mendominasi ekspor kelapa. Jangan sampai semua kelapa kita diekspor, seperti kasus minyak goreng sebelumnya,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, meskipun ada teori abrasi pantai yang mempengaruhi produksi kelapa, harga santan yang dulu Rp3.500 per sachet kini mencapai Rp6.000. Kelapa bulat yang biasanya Rp10.000 kini sulit ditemukan.
Ria berencana membawa isu ini ke DPR, mengingat santan kelapa penting menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
“Kita harus memastikan bahan pokok ini tersedia. Pemerintah harus mengevaluasi produksi kelapa dan meminta laporan dari dinas pertanian untuk kebijakan berbasis data,” ujarnya.
Selain itu, Ria juga mengunjungi Pasar Gede Solo dan menemukan bahwa pasar relatif sepi karena daya beli masyarakat menurun. Ia berharap Ramadan dapat menghidupkan sektor UMKM dan meningkatkan daya beli.
“Mudah-mudahan Ramadhan ini membawa gairah ekonomi dan lebih banyak produk UMKM siap saji muncul untuk mendongkrak aktivitas belanja,” pungkasnya.
You may like
Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Dugaan Markas Judol di Kompleks TNI Cijantung, Taufiq R Abdullah Minta Diusut Tuntas
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak
Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?

Sigit Karyawan Yunianto Dorong Pemerintah segera Beri Kepastian Hukum bagi Pertambangan Rakyat di Kalteng
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong pemerintah segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan...
Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi
Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual...
Komisi VII DPR RI Setujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031
Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio...
Titiek Soeharto Ungkap Ironi Swasembada Jagung di Tengah Keluhan Peternak
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR...
Rieke Dyah Pitaloka Desak Pemerintah Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan...
Yanuar Prihatin: Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan...
Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Dapat Subsidi Rp3 Juta
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,...
Ahmad Basarah Desak Penanganan Kekerasan Seksual dari Hulu ke Hilir
Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah mendesak penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif...
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Sufmi Dasco Ahmad: Kado Terindah untuk Buruh
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi para pekerja dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang...
Adang Daradjatun Pastikan Aspirasi Mahasiswa dan Ahli Jadi Kunci Perumusan RUU Perampasan Aset
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun memastikan seluruh aspirasi masyarakat, ahli, hingga pemikiran kritis mahasiswa akan diserap secara konkret...

