Connect with us

Politik

Eva Rataba Dorong Pemerintah Pantau Biaya UKT Politeknik Pariwisata

Published

on

JAKARTA (6 September): Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba mengungkapkan dukungannya terhadap program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI) yang menitikberatkan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Yang berikutnya, kami pun berharap Kemenparekraf bisa melakukan pemantauan terhadap biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) Politeknik Pariwisata agar lebih terjangkau masyarakat. Kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dan dunia industri sehingga dapat meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan pelaku industri. Sehingga lulusan politeknik pariwisata dapat terserap secara optimal,” ungkap Eva saat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek RI Nadiem Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang dan Kota Palopo) ini pun mendorong Kemenparekraf agar memastikan SDM Kemenparekraf yang telah memperoleh pelatihan kewirausahaan untuk berbagi pengetahuan dan keterampilannya pada masyarakat. Hal ini guna, memberikan kemudahan akses dalam pendampingan permodalan sertifikasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha Parekraf.

Sehingga pergerakan laju peningkatan ekonomi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat daerah dapat tercapai secara optimal,” tegas Eva Rataba.

Eva pun berharap agar Kemenparekraf bisa meningkatkan alokasi anggaran pada pengembangan produk kreatif berbasis konten untuk meningkatkan pemasaran produk, memfasilitasi alat digital, dan infrastruktur jaringan digitalisasi, serta memfasilitasi riset-riset tren produk ekonomi kreatif.

Sehingga pelaku usaha ekraf dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi atas produk-produknya sesuai dengan kearifan lokal yang tentunya dapat diminati pasar global. Yang berikutnya kami mendorong Kemenparekraf agar melakukan optimalisasi terhadap sejumlah desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia dengan fasilitas layanan dan kualitas SDM Parekraf peningkatan produk ekonomi kreatif seperti film, kriya, fashion agar semakin inovatif dan berdaya saing, juga peningkatan kualitas dan jumlah layanan tour and travel yang ramah dan tentunya mudah diakses,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...