Connect with us

Politik

Fraksi Gerindra DPRD DIY Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Terkait Danais

Published

on

Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait alokasi Dana Keistimewaan (Danais) DIY. Upaya ini bertujuan menyelaraskan Danais dengan amanat undang-undang sekaligus mendukung program strategis keistimewaan daerah.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY, Lisman Puja Kesuma, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan DPR mengenai aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait Danais. Menurutnya, Partai Gerindra memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta, sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat. Harapannya, sebelum disahkan, masih ada ruang untuk peninjauan kembali. Saat ini masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU),” ujarnya di Yogyakarta, Jumat (22/8/2025).

Sebagai informasi, Pemerintah Pusat berencana mengurangi Danais DIY hingga 50 persen. Pada 2024, Danais mencapai Rp1,2 triliun, turun menjadi Rp1 triliun pada 2025, dan direncanakan kembali dipangkas hingga sekitar Rp500 miliar pada 2026.

Lisman menjelaskan, pengurangan Danais dilakukan karena Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran besar melalui berbagai program strategis nasional yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk di DIY. Program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Indonesia Pintar (PIP), Sekolah Rakyat, dan layanan kesehatan gratis.

Advertisement

“Semua itu manfaatnya dirasakan langsung masyarakat di setiap daerah. Tapi aspirasi masyarakat terkait Danais tetap akan kami sampaikan ke pusat,” tegasnya.

Lisman menambahkan, program MBG telah menjangkau ribuan siswa di DIY hingga Agustus 2025, dengan nilai perputaran ekonomi mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya dirasakan siswa, ibu hamil, dan balita, tetapi juga petani, peternak, serta pedagang yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan.

“Para petani, peternak, hingga pedagang ikut merasakan dampak perputaran ekonomi melalui penyediaan bahan pangan,” jelas Bendahara DPD Gerindra DIY itu.

Ia menegaskan, Gerindra DIY akan terus berkoordinasi dengan Pemprov DIY, DPRD, dan DPR agar langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Kami ingin solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan bersama, sehingga Danais dapat dikelola secara optimal,” tandasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...