Ini Saran KPK agar Tak Terjerat Pidana Korporasi

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan pentingnya korporasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal. Pasalnya, tidak sedikit perusahaan yang sudah terseret kasus korupsi karena lemahnya sistem tersebut.

Juru Bicara KPK Febry Diansyah mengatakan, hal itu untuk memastikan agar korporasi tidak melakukan kebijakan atau keputusan yang melanggar hukum. Salah satunya pada keputusan atau kebijakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Ada kepentingan besar di sejumlah negara di dunia untuk memproses korporasi-korporasi dalam kasus korupsi. Banyak fakta yang menunjukkan perbuatan itu seringkali tidak hanya dilakukan oleh perorangan tapi sebagai sebuah langkah korporasi,” ucapnya pada awak media, Kamis (15/11).

Lebih lanjut, dia memaparkan, sebagian besar negara di dunia sudah sepakat untuk menindak korporasi-korporasi yang terindikasi terlibat dalam kejahatan korupsi, dengan melakukan pengendalian di internal.

“Pengendalian di internal korporasi sangat penting agar korporasi tidak melakukan kebijakan atau keputusan-keputusan yang melanggar hukum. Termasuk mengalokasikan uang untuk memberikan suap atau gratifikasi,” tambahnya.

Tak hanya itu, KPK juga mengingatkan, apabila korporasi terjerat dalam kejahatan korupsi, masyarakat yang menggunakan layanan barang atau jasa dari korporasi akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Kalau korporasi memberikan suap, misalnya, yang dirugikan akhirnya masyarakat. Masyarakat harus membayar jauh lebih mahal produk tersebut karena ada biaya suap di situ,” sambung dia.

Di sisi lain, penguatan sistem pengendalian internal korporasi dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat mengingat korporasi adalah hal yang sangat krusial.

“Jadi ada faktor yang kita lihat bahwa proses korporasi baik dari aspek penindakan dan pencegahan itu sangat krusial,” pungkas Febri. (ipp/JPC)

rn
source