Connect with us

Nasional

Kabar Gembira…, Gaji ke-13 Cair Juli

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Rekening pegawai negeri sipil (PNS) masih tetap “gendut”. Setelah merasakan kenaikan gaji, THR, dan tunjangan kinerja secara berturut-turut. Kini gelontoran duit gaji 13 lagi siap-siap meluncur kepada para abdi negara.

Pencairan gaji ke-13 akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono mengatakan, untuk gaji ke-13 akan dicairkan saat memasuki tahun ajaran baru.

“Gaji ke-13 kan diberikan nanti menjelang tahun ajaran baru, jadi apa itu. Iya (Juli) itu,” kata dia di Kantor Kementerian Keuangan.

Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran yang lebih besar mengingat gaji PNS mengalami kenaikan sebesar 5 persen tahun ini. Marwanto membenarkan ada penambahan anggaran gaji ke-13 di 2019.

“Anggaran bonus itu akan dicairkan sebesar Rp20 triliun untuk gaji ke-13. Besarannya sama seperti anggaran THR lalu,” ujar dia.

Advertisement

Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Eropa Selasa Dinihari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, penerima gaji ke-13 akan meliputi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pensiunan. Besarannya pun sesuai dengan penghasilannya yang diterima setiap bulannya.

“Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan aebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni,” bunyi aturan Ayat 4 pasal (3) PP ini.

Dalam lampiran PP ini juga disebutkan, komponen gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan akan berbeda. Adapun, gaji ke-13 untuk PNS hingga anggota Polri akan terdiri mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja. Sedangkan pensiunan akan menerima gaji ke-13 berupa pensiunan pokok, dan tunjangan keluarga atau tunjangan penghasilan.

Tak Berniat Lawan Adnan, Karaeng Kio: Kami Mesra

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulut sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan pedoman dari pusat terkait pembayaran gaji 13. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut, Gammy Kawatu. Menurut mantan Kadis Diknas Sulut ini, anggaran telah siap untuk pembayaran. Namun pembayaran bisa dilakukan jika sudah ada juknis dan pedoman dari pemerintah pusat.

“Kalau anggaran kita sudah siap ada 50-an miliar yang memang ditata dalam APBD untuk pembayaran gaji 13. Jika sudah instruksi, maka kita langsung bayar gaji 13 tersebut,” imbuhnya.

Advertisement

Menurut Kawatu, gaji ke-13 biasanya turun pada bulan Juni. Karena diperuntukkan bagi anak yang akan masuk sekolah. “Sampai saat ini juga belum ada pemberitahuan terkait pergeseran bulan pembayaran gaji 13,” tandasnya.

Ma’ruf Masuk Struktur BNI Syariah dan Mandiri Syariah, BW: Pelanggaran Serius

Pengamat pemerintahan, Welly Waworundeng mengatakan, tambahan gaji 13 yang nanti akan diterima harus jadi pelecut memaksimalkan tugas. Dia menuturkan, di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, penganggaran gaji 13 masih tetap diprioritaskan. Sebab itu, PNS harus menjawabnya dengan kinerja bagus.

“Apalagi menyangkut pelayanan publik. Khusus Pemprov ada beberapa instansi yang disorot Ombudsman. PNS di dinas itu harus memaksimalkan tugas,” sebut akademisi Fispol Unsrat ini.Ke depan, kata Waworundeng, sebaiknya ada penilaian konkrit kinerja PNS.

“Kalau bagus, gaji 13 bisa diterima full. Jika tidak, ya dilakukan evaluasi. Agar tak hanya TKD yang pembayaran berdasarkan kinerja, namun juga gaji 13,” tutupnya. (jpnn)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...