Komisi IX DPR RI: Layanan Kesehatan di Provinsi Kaltara Masih Kekurangan SDM dan Alkes

rnTim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR menemukan sejumlah kekurangan sumber daya manusia dan alat Kesehatan pada saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Jusuf SK dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).rnMenurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tentu hasil temuan ini harus mendapatkan perhatian khusus. Apalagi, tambahnya, Provinsi Kaltara ini memiliki prospek untuk bisa menjadi provinsi yang unggul ke depan, sehingga harus didukung kemajuannya.rn“Provinsi Kaltara ini kan berbatasan dengan negara lain. Kita mau upayakan agar layanan kesehatannya dilengkapi, sehingga tidak harus membuat masyarakat di sini berobat jauh-jauh, apalagi kalau sampai berpikir ke luar negara Indonesia. Rasanya memang harus segera dilengkapi ya, baik itu SDM maupun Alkesnya,” ujar perempuan yang juga menjadi Ketua Tim Kunker Reses tersebut usai peninjauan di Provinsi Kaltara, Kamis (5/10/2023).rnMenurut Politisi Fraksi PKS ini, m RSUD dr. Jusuf SK secara fasilitas sudah lumayan lengkap. Hanya saja, tambahnya, masih kekurangan SDM terutama tenaga kesehatannya. Dalam pantauan Komisi IX, alat untuk pasang ring jantung sudah ada di RSUD ini, namun, sayangnya sudah setahun belum digunakan karena SDM-nya sudah ada tetapi masih harus menempuh pendidikan lebih lanjut dulu di Jakarta untuk belajar.rn”Kita di Komisi IX selalu memprioritaskan anggaran itu untuk Alkses di Rumah Sakit Umum Daerah, baik tingkat provinsi maupun kota. Tapi yang menjadi catatan kami hari ini, supaya tidak mengalami kejadian yang sama, Alkes yang disediakan harus diimbangi juga dengan ketersediaan SDM,” imbuh Kurniasih.rnDalam kesempatan lain, Legislator Dapil DKI Jakarta II ini juga meninjau Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tarakan, rumah sakit disini masih kekurangan alat CT scan. “Nanti akan kita dorong untuk alkesnya lebih lengkap lagi, walaupun RS ini termasuk tipe C, menurut saya untuk ukuran daerah sudah sangat bagus, sudah ada kemandirian dalam pengelolaannya. Tinggal nanti kita akan support untuk alkesnya,” ungkap Kurniasih.rnPada Kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin mengatakan, ada keselahan prosedur terkait pengadaan alat di  RSUD dr. Jusuf SK Provinsi Kaltara. Seharusnya,  semua peralatan yang dipilih itu harus sejalan dengan Pendidikan SDM yang ada di RS tersebut.rn“Jadi, begitu dia telah selesai menyekolahkan orang, baru beli alat itu.  Nah, kejadiannya di sini alkesnya sudah ada, bahkan sempat tidak berfungsi selama satu tahun karena tidak ada yang bisa mengoperasikan. Ini suatu kesalahan yang menurut saya harus dibenahi. Kemenkes harus memastikan semua belanja alkes yang itu harus didahului oleh belanja peningkatan SDM.  Sebelum itu jangan diberikan, ini jadi salah satu standar yang perlu perbaiki,” ucap Yasin.rn