Connect with us

Politik

KPU-Bawaslu Daerah “Nganggur”, Mohammad Toha Usulkan Anggaran Khusus untuk Pendidikan Politik

Published

1 tahun ago

on

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Mohammad Toha mengatakan bahwa setelah Pemilu dan Pilkada selesai, saat ini KPU dan Bawaslu Daerah “nganggur”. Dia pun mengusulkan agar disiapkan anggaran khusus untuk kegiatan pendidikan politik bagi pemilih atau masyarakat.rnMenurut Toha, kondisi itu dia ketahui ketika melakukan kunjungan ke kantor KPU dan Bawaslu di daerah pemilihannya, Jawa Tengah V yang meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten. Dia pun menerima masukan dan aspirasi dari anggota KPU dan Bawaslu Daerah.rn“Hari ini mereka nganggur. Nganggur dalam tanda kutip. Tapi ada yang kreatif. Yaitu, mereka kembalikan sisa dana hibah pilkada ke pemerintah daerah, tapi mereka meminta anggaran untuk pendidikan politik pemilih. Itu kreatif. Saya apresiasi karena tetap ada kegiatan,” terang Toha saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).rnNamun, KPU dan Bawaslu Daerah yang lainnya “nganggur” karena tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan, karena tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran karena tidak ada tahapan. Yang ada saat ini hanyalah anggaran operasional.rn“Anggaran operasional juga kurang. Jadi, mereka ngak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada anggaran, nggak ada kegiatan,” terang anggota DPR RI empat periode itu.rnSelain itu, ada KPU dan Bawaslu yang sudah menerima CPNS dan PPPK. Mereka sudah mulai bekerja. Namun, selama dua atau tiga bulan bekerja, mereka belum mendapatkan gaji. Persoalan itu tentu harus segera diselesaikan.rn“Apakah KPU dan Bawaslu RI lupa menyiapkan anggaran, sehingga mereka “nganggur”?. Ini menjadi persoalan,” jelas mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode itu.rnMaka, untuk anggaran 2025-2026, selain anggaran pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah, Toha mengusulkan agar KPU dan Bawaslu RI menyiapkan anggaran pendidikan politik masyarakat. Sehingga setelah pemilu selesai, KPU dan Bawaslu Daerah masih memiliki kegiatan yang bisa dilaksanakan.rnToha juga menyoroti mobilitas KPU dan Bawaslu Daerah yang sangat berkurang, karena kendaraan operasional tidak layak. Salah satu contoh adalah KPUD Boyolali yang diberi mobil operasional Toyota Avanza tahun 1997. Kondisi kendaraan itu sudah rusak. Tidak ada anggaran untuk perbaikan.rn“Persoalan di daerah ini harus mendapat perhatian. Terutama terkait anggaran pendidikan politik untuk masyarakat, sehingga tidak ada KPU dan Bawaslu di daerah yang nganggur,” tandas Toha.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...