Connect with us

Daerah

KPU: Seandainya Dilantik Jadi Gubernur Definitif, Isdianto Tidak Dapat Dicalonkan Sebagai Wagub

Published

on

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto, tidak dapat dicalonkan sebagai wakil gubernur seandainya telah dilantik sebagai gubernur definitif.

Komisioner KPU Kepri Arison, mengatakan berdasarkan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU RI tentang Pencalonan, gubernur definitif hanya dapat mencalonkan diri sebagai gubernur atau jabatan di atasnya.

“Setahu saya itu yang ada dalam peraturan. Kalau ada tafsir lain, mari sama-sama kita ke DPR untuk mendapatkan penjelasan,” ujarnya, di Tanjungpinang, Rabu, (26/2).

Pernyataan Arison itu sekaligus mengklarifikasi sejumlah isu di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa Isdianto masih dapat mencalonkan diri sebagai wagub, meski sudah dilantik sebagai gubernur definitif. Dalam ketentuan pilkada, tidak ada satu pun pasal yang mengaitkan antara berapa lama Isdianto menjabat sebagai gubernur sehingga dapat dicalonkan sebagai wagub.

“Mau satu bulan atau lebih, atau kurang dari itu, sepanjang sudah menjabat sebagai gubernur, tidak boleh mencalonkan diri sebagai wagub,” tegasnya.

Advertisement

Isdianto sendiri menjabat sebagai Plt Gubernur Kepri setelah Nurdin Basirun dinonaktifkan sebagai Gubernur Kepri beberapa saat setelah ditangkap KPK.

Spekulasi terhadap kandidat pilkada dari petahana pun muncul ketika dikaitkan dengan jabatan gubernur definitif yang potensial diperoleh Isdianto jika majelis hakim menetapkan Nurdin bersalah, dan keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

“Kami juga masih menunggu perkembangan kasus itu,” ucapnya.

Sementara wali kota maupun bupati yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kata dia tidak perlu berhenti dari jabatannya, melainkan cukup cuti.

“Apakah ada wali kota atau bupati yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau wagub, kami belum tahu. Yang pasti, mereka tidak perlu berhenti,” katanya. (ant)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...