Connect with us

Internasional

Kurangi Ketergantungan kepada Tiongkok, UE Dukung Teknologi Bersih

Published

on

Kabarpolitik.com-Uni Eropa (UE) akan menetapkan target produksi setidaknya 40 persen dari permintaan teknologi bersih pada tahun 2030, kata presiden badan eksekutif UE, Rabu.

Berbicara pada sesi pleno Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa komisi tersebut akan mengajukan dua rancangan hukum minggu ini, Undang-Undang Industri Nol Bersih (Net-Zero Industry Act) dan Undang-Undang Bahan Baku Kritis (Critical Raw Materials Act) untuk mendukung modernisasi dan kemandirian industri Eropa.

’’Dengan Net-Zero Industry Act, kami menetapkan ambisi. Pada tahun 2030, kami ingin dapat menghasilkan setidaknya 40% dari teknologi bersih yang dibutuhkan,” ujarnya merujuk pada proses pengurangan dampak negatif lingkungan melalui peningkatan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.

Dia menekankan bahwa “perlombaan sedang berlangsung” dalam industri teknologi bersih global yang mencapai omzet lebih dari 1 triliun dolar tahun lalu dan diperkirakan akan melipatgandakan pasarnya pada 2030.

Proposal UE yang baru akan memberikan “kecepatan, penyederhanaan, plus pendanaan” untuk teknologi bersih UE, tegas von der Leyen.

Advertisement

Rancangan lainnya, Undang-Undang Bahan Baku Kritis akan mengusulkan untuk mengurangi ketergantungan blok pada Tiongkok sebagai pemasok, dengan mengamankan mitra dagang baru, seperti Kanada atau AS, mempercepat ekstraksi bahan tanah langka dan daur ulang di Eropa, ia melanjutkan.

Charles Michel, presiden Dewan Eropa menekankan bahwa “Tiongkok dan AS tidak berjarak sama dari kita. Kami adalah mitra AS yang setia dan ingin fokus pada hubungan bersejarah, fokus pada nilai dan kebijakan ekonomi, yang juga penting untuk keamanan kami,” tegasnya lebih lanjut.

Mengakui bahwa UE harus “terlibat dengan Tiongkok dalam isu-isu global,” seperti aksi iklim, Michel mendesak “untuk menyeimbangkan kembali hubungan ekonomi dengan Tiongkok, terutama dalam hal poin strategis untuk kemakmuran Eropa di masa depan.”

Dia juga menyatakan bahwa UE harus “terlibat untuk mencoba mengurangi ketergantungan yang bisa sangat mahal” sebagai pelajaran dari perdagangan energi dengan Rusia. (ANADOLU/ANTARA)

rn
(jp)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...