Connect with us

Politik

La Tinro Tekankan Pengawasan Ketat terhadap Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menegaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Komitmen ini juga disertai upaya menyerap aspirasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX serta perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di Sulawesi.

“Tujuannya adalah memperoleh masukan berupa data faktual serta permasalahan penyelenggaraan perguruan tinggi di luar Kemendikti-Saintek, khususnya terkait akreditasi dan sumber daya manusia (SDM) PTKL,” ujar La Tinro yang juga Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Panja PTKL Komisi X ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025).

Dalam pengawasan tersebut, Panja PTKL Komisi X DPR bersama Kemendikti-Saintek sepakat menata kembali penyelenggaraan PTKL secara menyeluruh. Evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian menjadi perhatian utama.

“Harapannya, arah kebijakan ke depan dapat lebih terukur dan berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional,” lanjutnya.

Saat ini mayoritas PTKL masih berada di level akreditasi menengah. Hanya sebagian kecil yang meraih predikat Unggul atau A. Kualitas dosen juga dinilai terbatas, baik dari sisi kualifikasi akademik maupun produktivitas riset.

Advertisement

“Di PTKL, hanya 0,6 persen dosen yang berstatus guru besar. Jumlah lektor kepala maupun profesor juga masih sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada pengembangan kurikulum, riset, dan daya saing pendidikan tinggi kita,” jelas La Tinro.

Ia juga menyoroti ketimpangan mutu pendidikan tinggi secara nasional. Meski PTS mendominasi jumlah institusi, mayoritas hanya berstatus akreditasi Baik. Sementara itu, PTN, PTKL, dan Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) masih relatif sedikit yang berhasil meraih akreditasi tertinggi.

“Panja PTKL Komisi X DPR ingin memastikan kualitas SDM, kurikulum, serta riset di PTKL dapat ditingkatkan, sehingga keberadaannya benar-benar berkontribusi pada penguatan daya saing pendidikan tinggi nasional,” pungkas Politisi Fraksi Gerindra tersebut.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...