Longki Djanggola Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum APH dalam Tambang Emas Ilegal di Parimo

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Dapil Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, mengungkapkan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum (APH) dalam membekingi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Menurutnya, sejumlah oknum berbaju cokelat maupun hijau diduga terlibat di lokasi Kayuboko dan beberapa titik lainnya.

“Saya menduga ada oknum yang membekingi PETI, baik di Kayuboko maupun tempat lain. Entah itu berbaju coklat atau hijau, sama saja,” ujar Longki, Selasa (17/6/2025).

Dugaan ini menguat setelah Ditreskrimsus Polda Sulteng bersama Polres Parimo tidak menemukan aktivitas PETI saat melakukan operasi pada 25 Mei 2025 lalu. Longki mempertanyakan kemungkinan adanya kebocoran informasi operasi, yang menurutnya hanya mungkin terjadi dari internal kepolisian.

Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum APH dalam melindungi warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

“Yang mendatangkan orang asing itu bukan mereka datang sendiri, pasti ada yang memfasilitasi,” jelas Longki.

Mantan Bupati Parimo dua periode itu meminta pemerintah daerah, khususnya Bupati Parimo Erwin Burase, agar bersikap lebih tegas dalam menanggulangi masalah PETI. Ia menyarankan agar Bupati segera berkoordinasi dengan Kapolda Sulteng dan Danrem 132/Tadulako.

“Bupati harus berani bertindak. Saya sarankan agar Pak Erwin konsultasi dengan Kapolda dan Danrem untuk menindak oknum yang terlibat. Kalau tidak, sulit memberantas PETI,” tegas Ketua DPD Gerindra Sulteng itu.

Longki juga menyebut bahwa kondisi PETI di Parimo saat ini jauh lebih parah dibandingkan masa kepemimpinannya. Ia menyoroti pergeseran metode tambang dari tradisional seperti mendulang, menjadi tambang besar yang menggunakan alat berat.