Politik
May Day 2026 di Monas Jadi Simbol Kedekatan Pemerintah dan Buruh, Setyoko: Era Baru Persatuan Pekerja
Published
4 bulan agoon
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, menjadi momentum penting konsolidasi besar kaum pekerja Indonesia. Ratusan ribu buruh tumpah ruah dalam satu panggung bersama pemerintah, menandai suasana baru dalam relasi buruh dan negara.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah massa buruh bukan sekadar simbolik, melainkan sinyal kuat keberpihakan pemerintah terhadap pekerja. Dalam peringatan kali ini, buruh tidak lagi berhadap-hadapan dengan aparat, tetapi justru berdialog langsung dengan kepala negara yang hadir, mendengar, dan merespons aspirasi mereka.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta, Setyoko, menilai kepemimpinan Prabowo telah membuka ruang baru yang lebih inklusif bagi buruh.
“Prabowo the real presidennya kaum buruh,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, May Day 2026 menjadi bukti bahwa seluruh elemen buruh dapat bersatu dalam suasana yang kondusif. Ia bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang merayakan Hari Buruh bersama pemerintah.
“Bersatunya kaum buruh di pemerintahan Prabowo, seluruh organisasi buruh hadir bersama merayakan May Day. Indonesia kini sejajar dengan beberapa negara yang pemimpinnya turun langsung merayakan Hari Buruh bersama pekerja,” katanya.
Setyoko menegaskan, kehadiran Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi mencerminkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan pekerja. Sejumlah kebijakan dinilai pro-buruh, mulai dari pengesahan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (PRT), pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek online, hingga perlindungan awak kapal perikanan melalui ratifikasi konvensi internasional.
“Pengesahan UU PRT, bonus hari raya untuk ojol, hingga perlindungan awak kapal perikanan adalah bukti pemerintah bekerja untuk mensejahterakan buruh agar Indonesia maju,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang ditunggu realisasinya, khususnya terkait regulasi potongan tarif aplikator bagi pengemudi ojek online.
“Yang ditunggu adalah implementasi Perpres terkait potongan di bawah 10 persen dari aplikator untuk rekan-rekan ojol,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Setyoko mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
“Buruh bersatu, nelayan bersatu, petani bersatu, rakyat bersatu, Indonesia maju pasti segera terwujud,” pungkasnya.
Annisa Mahesa Salurkan Motor Sampah untuk Dukung Kebersihan Lingkungan di Serang
Gerindra Lampung Bagikan 15.000 Masker untuk Warga Terdampak Aktivitas Gunung Anak Krakatau
Presiden Prabowo Tekankan Persatuan dan Kedewasaan Demokrasi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Siapkan Bonus Rp3 Miliar bagi Peraih Emas Asian Games 2026
Lepas Kontingen Asian Games, Presiden Prabowo: Negara dan Bangsa Menanti Prestasimu
Presiden Prabowo Lepas Kontingen Indonesia ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026
Kadet KKRI Perkuat Ketahanan Mental dan Semangat Kebangsaan di Hari Kelima Pendidikan
Gerindra Papua Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Mandala
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

