Connect with us

Politik

MK Ubah Syarat Pencalonan Pilkada, Airin Rachmi Diany Dipastikan Maju di Pilgub Banten 

Published

on

rnPartai atau gabungan partai politik peserta Pemilu kini bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.rnDemikian putusan tersebut disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora yang dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).rnMK memutuskan syarat mengusung paslon di Pilkada tidak lagi menggunakan kursi di DPRD tapi berdasarkan ambang batas perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah.rnAda empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen.rn“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa, (20/8/2024).rnAirin Dipastikan Maju di Pilgub Banten  rnrnDengan adanya putusan MK ini, maka bisa dipastikan Airin Rachmi Diany akan mulus jalannya maju sebagai calon Gubernur Banten 2024. Pasalnya, Airin memiliki elektabilitas cukup tinggi serta diinginkan masyarakat Banten untuk jadi gubernur periode 2025 – 2030.rnTerkait dengan Airin, menurut salah satu sumber di internal tim pemenangan Pilgub Banten yang enggan disebutkan namanya, Airin dipastikan maju di Pilgub Banten. Soal partai, kata sumber tersebut, bisa koaliasi Golkar-PDI Perjuangan dan partai non parlemen atau bisa juga didukung Golkar dengan gabungan beberapa partai politik non parlemen atau didukung PDIP dengan gabungan beberapa parpol non parlemen.rn“InsyaAllah, ibu Airin dipastikan maju pada kontestasi Pilkada Banten November 2024 ini,” ungkap sumber tersebut.rnSebelumnya, pengamat Politik Hudjolly, menyampaikan, Airin memiliki pengaruh elektoral yang kuat di Banten. Selain ia sebagai mantan walikota Tangsel dua periode, Airin juga sudah dikenal oleh banyak masyarakat Banten.rn“Dukungan terhadap Airin di Pilkada banyak disampaikan oleh berbagai kalangan, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) elektabilitas atau tingkat keterpilihan Airin Rachmi Diany mencapai 77,3 persen. Itu menunjukkan masyarakat Banten menginginkan Airin jadi gubernurnya,” katanya.rnSelain itu, ia menilai Airin merupakan kader Golkar yang menonjol. Prestasinya saat menjadi Walikota Tangsel dua periode diakui publik, bahkan saat pemilu legislatif kemarin Airin memperoleh total suara sejumlah 302.878, telah mencetak rekor sebagai calon anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak di internal Partai Golkar secara nasional.rnIa menambahkan, Partai Golkar di Banten cukup solid untuk memenangkan Airin di Pilkada. Para kader Golkar satu suara mendukung Airin, mesin Golkar di Banten sudah matang untuk memenangkan, tinggal political will pusat hendak harus segera mengambil peluang itu.rnMenurutnya, kekuatan yang dimiliki Airin itu seharusnya menjadi pertimbangan yang kuat bagi DPP Golkar untuk mengusung Airin di Pilgub Banten. Apalagi Partai Golkar sudah mengelurkan rekomendasi kepada Airin untuk maju di Pilkada Banten.rnElektabilitas Airin Capai 77,3 PersenrnSementara terkait elektabilitas, Airin Rachmi Diany unggul dibanding kandidat lainya. Terbaru informasi yang beredar dan didapat wartawan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Airin mencapai 77,3 persen.rnDari potongan survei LSI yang beredar, elektabilitas Airin hingga 77,3 persen tercapai ketika disimulasikan head to head dengan Andra Soni, bakal calon gubernur Banten dari Partai Gerindra.rnElektabilitas Andra sekitar 10 persen, dan yang belum menentukan pilihan 12,7 persen.rnJika Simulasi berpasangan dan head to head melawan pasangan bakal calon Andra Soni-Dimyati Natakusumah dengan duet Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, data elektabilitas pasangan ini mencapai 73,7 persen.rnElektabilitas Andra-Dimyati ada di kisaran 12,2 persen, dan yang belum menentukan pilihan 14,1 persen.rnDari catatan, survei dilakukan pada 27 Juli hingga 4 Agustus dengan metodologi survei tatap muka. Populasi warga Banten berusia 17 tahun ke atas dengan sampel sebanyak 800 orang. Menggunakan pola random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) ±3.5 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen. (Mus)rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...