Connect with us

Politik

Muh Aras Dorong Kemenhub Segera Tuntaskan Proyek Belum Rampung di Sulsel

Published

on

rnAnggota Komisi V DPR RI Muh Aras mendorong penuh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar segera menuntaskan proyek yang belum rampung. Misalnya, Bandara Sultan Hasanuddin yang dikonfirmasikan selesai tahun 2023 tetapi sampai saat ini belum juga tuntas. Termasuk juga program kereta api yang di Sulawesi Selatan (Sulsel).rn“Tahun kemarin kami dikonfirmasi, dijanji untuk tahun 2023 diselesaikan, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk penyelesaian. Mohon ini menjadi perhatian agar tentu sisa masa jabatan Presiden Jokowi tahun 2024 ini bisa dituntaskan Pak Menteri. Agar tentu tidak ada hal-hal yang ditinggalkan,” tegas Aras dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemenhub di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).rnLanjutnya, Politisi Fraksi PPP itu juga menyinggung mengenai program kereta api yang ada di Sulawesi Selatan yang telah diresmikan oleh Presiden dan Menhub beberapa waktu lalu. Ia memohon agar program ini menjadi perhatian dan prioritas di tahun 2024 agar penyelesaiannya sesuai jadwal.rn“Untuk penyelesaian (proyek kereta api) ini tinggal sedikit lagi, dari Makassar kemudian di Pare-Pare dan ya mudah-mudahan di pemerintahan Jokowi tidak meninggalkan lagi kereta api ini. Karena ini sudah tahun terakhir dan tentu menjadi penting bagi kita untuk menyelesaikan seluruh yang tertunda,” tandasnya.rnSelain itu, Legislator dapil Sulawesi Selatan II itu juga menyampaikan terkait dengan beberapa pelabuhan di Sulawesi Selatan yang sangat strategis tapi belum disentuh seperti Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Baru. Hal ini perlu menjadi perhatian sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah serta agar daerah tersebut bisa cepat pulih dan bisa berkembang seperti pelabuhan-pelabuhan di luar maupun sekitar Sulawesi Selatan.rn“Ini mohon menjadi perhatian. Sehingga perekonomian di daerah itu bisa cepat pulih dan bisa berkembang seperti pelabuhan-pelabuhan sedianya yang ada di luar Sulawesi Selatan maupun di Sulawesi Selatan itu sendiri, di mana ini akan menjadi penyanggah dari Pare-pare. Bila (pelabuhan di) Makassar terlalu padat bisa juga menjadi penyanggah,” pungkasnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...