Mulyadi Dorong Pengelolaan SDA Kaltim Lebih Optimal dan Transparan

Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, menekankan bahwa optimalisasi sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja reses bersama Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, BPKP memaparkan pembentukan Satgas Garuda dan Satgas Halilintar yang bertugas mengidentifikasi sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor perkebunan dan pertambangan. Menurut Mulyadi, pembentukan kedua satgas itu sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Keberadaan Satgas Garuda dan Satgas Halilintar menunjukkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun, masih ada potensi penerimaan negara yang belum optimal dan harus dimaksimalkan,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa kerja satgas tidak boleh berhenti pada tahap penertiban semata, melainkan harus berlanjut hingga implementasi dan eksekusi agar berdampak nyata terhadap peningkatan penerimaan negara.

Mulyadi juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pengelolaan SDA, terutama di wilayah yang luas seperti Kalimantan Timur. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah hilangnya potensi pendapatan negara.

Selain itu, ia menilai perlu adanya penguatan koordinasi dan transparansi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam mengidentifikasi potensi tumpang tindih sektor perkebunan dan pertambangan.

“Masyarakat harus menjadi pihak yang merasakan langsung hasil optimalisasi penerimaan negara melalui pembangunan yang merata,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V tersebut.

Karena itu, Mulyadi mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menggali potensi penerimaan daerah serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga pengelolaan SDA dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.