Nengah Senantara Desak Revolusi Total Pertamina demi Selamatkan Uang Negara

JAKARTA (12 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, mengecam megakorupsi di tubuh Pertamina dan mendesak segera dilakukan revolusi total jajaran direksi agar kasus korupsi tak terulang.

“Saya lebih mengusulkan adanya revolusi terhadap kelembagaan dari Pertamina. Bukan reformasi, tapi revolusi total,” tegas Nengah saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Bali itu mengungkapkan, Pertamina beserta subholding mesti digawangi individu yang berintegritas, kompeten, dan antikorupsi agar terhindar dari tindakan yang menggerogoti keuangan negara.

“Artinya, semua yang terlibat dalam manajemen Pertamina harus diaudit ulang, tidak ada istilah titipan lagi, yang memang benar-benar sudah terlibat harus dikeluarkan, jangan seperti tadi istilahnya dibubarkan Petral tapi masuk lagi ke manajemen Pertamina muncul persoalan yang sama,” ungkap Nengah.

Menurutnya, perbaikan tata kelola Pertamina harus segera dilakukan, karena praktik korupsi mengoplos Pertamax yang mengejutkan publik terindikasi berlangsung sejak 2018 hingga 2023.

Artinya, kata dia, diduga banyak pihak dari jajaran direksi yang terlibat dan lemahnya pengawasan komisaris maupun pihak eksternal terhadap dugaan rasuah di tubuh Pertamina.

“Saya lebih menekankan pada tata kelolanya. Karena sesuai catatan yang ada, korupsi ini terjadi sejak tahun 2018 sampai 2023. Artinya waktunya sangat Panjang. Pertanyaan saya untuk direksi, apa yang dilakukan oleh komisaris selama lima tahun? Kami minta datanya. Apakah benar-benar melakukan pengawasan, pengawasannya sejauh apa?” paparnya.

“Pengawasan di internal seperti apa yang dilakukan selama lima tahun? Ada juga pengawasan eksternal, BPK, apa reportnya BPK selama 5 tahun?” lanjutnya.

Ia mengkhawatirkan, megakorupsi di Pertamina dilakukan berjemaah sehingga pengawasan mengendur dan terjadinya keleluasaan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan keuangan negara.

“Kalau tidak terjadi kerja sama, korupsi berjemaah tidak berlangsung sampai lima tahun. Ini prihatin saya,” ujarnya menegaskan.

Nengah menilai, megakorupsi Pertamina serupa ‘kebakaran’ dahsyat yang menggemparkan Indonesia, bahkan dunia. Oleh karena itu, sukar untuk menolak kemungkinan bahwa korupsi hanya dilakukan seorang diri.

“Hari ini rakyat Indonesia termasuk negara-negara seluruh dunia kaget dengan ‘kebakaran’ di Pertamina. Kenapa? Penyebab utamanya korupsi dilakukan oleh direksi top management-nya, yang artinya apa, kalau sekaliber top management-nya melakukan korupsi artinya dilakukan berjemaah. Hampir semua terlibat,” ujar dia.

Apalagi, imbuhnya, nilai kerugian akibat megakorupsi tersebut sangat fantastis, diperkirakan lebih dari Rp1.000 triliun.

“Tentu nilai korupsinya sangat fantastis, mencapai Rp1.000 triliun. Bisa dibayangin enggak, angka 1.000 triliun,” tegasnya.

(Safa/*)