Connect with us

Politik

Nurhadi Pastikan Komisi IX segera Panggil Kepala Badan Gizi Nasional terkait MBG

Published

on

JAKARTA (5 Mei): Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengatakan komisinya bakal memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait sejumlah permasalahan yang terjadi dalam implementasi Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sangat serius menanggapi berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini. Mulai dari insiden keracunan masal yang berulang di beberapa daerah, hingga dugaan penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program MBG,” kata Nurhadi, Minggu (4/5/2025).

Tidak hanya soal teknis kerja di dapur MBG, kata Nurhadi, hal itu juga terkait keselamatan para pelajar dan integritas berbagai stakeholder yang akan menjalankan program.

“Ini bukan masalah teknis semata, tapi menyangkut keselamatan anak-anak dan kredibilitas lembaga negara,” tandasnya.

Nurhadi menjelaskan, ada beberapa hal yang akan diminta keterangan secara langsung kepada kepala BGN dalam rapat yang akan digelar pekan depan. Di antaranya mencakup efektivitas pengawasan distribusi makanan, standar keamanan dan kualitas bahan pangan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.

Advertisement

Lebih jauh, Nurhadi menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menghadirkan mitra dan yayasan penyedia atau pengelola dapur MBG dalam rapat tersebut. Tujuannya agar pelaksanaan program dapat dievaluasi secara komprehensif.

“Kami berharap, dari rapat ini akan muncul langkah-langkah korektif yang jelas dan dapat segera diimplementasikan, agar program MBG benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat,” sebut dia.

Terkait desakan pencopotan Dadan sebagai Kepala BGN, hal itu menurut Nurhadi sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, dia menegaskan akan tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga tersebut.

“Jika dari hasil rapat dan pemeriksaan kami ditemukan indikasi kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, tentu kami akan memberikan rekomendasi tegas sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” tukasnya.

(metrotvnews/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...