Politik
Obon Tabroni Soroti Maraknya Penyalahgunaan Obat Keras di Kalangan Buruh Pabrik
Published
2 bulan agoon
Maraknya penyalahgunaan obat keras golongan G di kalangan pekerja pabrik menjadi perhatian serius Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni. Fenomena tersebut dinilai mengkhawatirkan karena menyasar buruh dan pekerja industri dengan modus meningkatkan stamina kerja.
“Tempo hari saya berdiskusi di Bekasi bersama Ibu Kapolres, salah satunya membahas penyalahgunaan obat golongan G atau obat yang seharusnya menggunakan resep dokter, di antaranya Tramadol dan Excimer. Menurut Ibu Kapolres, lebih dari 200 pengedar sudah ditangkap dan mayoritas target mereka adalah para pekerja,” ujar Obon.
Menurut Pejuang Politik Gerindra itu, masih banyak pekerja yang belum memahami resiko konsumsi obat keras ilegal yang kerap digunakan untuk mengurangi rasa lelah saat bekerja. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran pekerja terhadap bahaya penyalahgunaan obat keras ilegal, Obon hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (7/5/2026).
“Hari ini saya mengundang banyak perwakilan pekerja dari berbagai pabrik agar mereka memahami bahaya penyalahgunaan obat. Banyak pekerja yang belum paham bahwa obat yang mereka konsumsi dengan alasan mengurangi rasa lelah dan menambah tenaga sebenarnya adalah obat berbahaya,” lanjut legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat VII tersebut.
Dalam kegiatan itu turut hadir Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Sumarni yang menjelaskan bahwa mayoritas sasaran peredaran obat keras ilegal jenis tramadol dan eximer di wilayah Kabupaten Bekasi berasal dari kalangan pekerja dan buruh kawasan industri.
“Kami menggandeng tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi, termasuk Pak Obon, untuk melakukan edukasi bersama buruh dan pekerja dalam rangka memberantas peredaran obat keras ilegal jenis tramadol dan excimer,” kata Sumarni.
Ia menjelaskan, para pengedar sengaja menyasar pekerja dengan iming-iming obat dapat meningkatkan stamina dan mengurangi kelelahan saat bekerja. Karena itu, pihak kepolisian terus melakukan edukasi terkait bahaya penyalahgunaan obat daftar G.
“Kami mengedukasi seluruh pekerja agar jangan pernah mencoba mengkonsumsi tramadol, excimer, maupun narkotika dan psikotropika lainnya karena sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi kesehatan maupun kehidupan sosial,” ujarnya.
Kapolres Metro Bekasi juga mengungkapkan, sepanjang Januari hingga April 2026, Polres Metro Bekasi telah menangani 216 kasus dengan total 286 tersangka terkait peredaran obat keras ilegal jenis tramadol dan excimer di wilayah Kabupaten Bekasi.
Wakili Menhan RI, Irjen Kemhan Hadiri Farnborough International Airshow 2026 di Inggris Raya
Obon Tabroni Minta Data BPJS Kesehatan Dicocokkan dengan Kondisi Riil di Daerah
Obon Tabroni Desak BGN Percepat Pembangunan Dapur MBG di Luar Jawa
Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta
Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Cadangan BBM demi Wujudkan Swasembada Energi
Martin Tumbelaka Dorong Penguatan Pengawasan Internal Penegak Hukum
Titiek Soeharto: Tambang Emas Harus Hadirkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Banyuwangi
Danang Wicaksana Tegaskan DPR Akan Awasi Layanan Penyeberangan 3T di NTT
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

