Connect with us

Nasional

Pascagempa di NTT, Menhan Sjafrie dan Menteri PU Tinjau Yonif TP 834/WM di Nagekeo

Published

on

Pascagempa di NTT, Menhan Sjafrie dan Menteri PU Tinjau Yonif TP 834/WM di Nagekeo

Nagekeo, NTT – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo meninjau kondisi Yonif TP 834/Wakanga Mere (WM) di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/8/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung dampak kerusakan pangkalan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan bersama Menteri PU meninjau sejumlah fasilitas pangkalan yang terdampak gempa. Keduanya juga melihat kondisi satuan serta dukungan yang telah diberikan prajurit Yonif TP 834/WM kepada masyarakat selama masa tanggap darurat.

Bupati Nagekeo menyampaikan apresiasi atas kehadiran Brigif TP dan Yonif TP 834/WM di wilayahnya. Keberadaan prajurit dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam penanganan tanggap darurat gempa melalui dukungan di dapur lapangan dan posko pengungsian sementara.

Selain penanganan bencana, Bupati Nagekeo berharap keberadaan satuan tersebut ke depan dapat terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, termasuk dalam pengembangan sektor pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Nagekeo.

Menanggapi hal tersebut, Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa keberadaan Yonif TP dirancang agar dapat memberikan manfaat langsung bagi wilayah tempat satuan berada. Prajurit Yonif TP diharapkan dapat menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam membantu berbagai program pembangunan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program strategis nasional di wilayah.

Dalam situasi bencana, kemampuan dan sumber daya satuan juga dapat segera digerakkan untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, kehadiran TNI di tengah masyarakat dapat memberikan manfaat nyata.

Saat melakukan peninjauan, Menhan turut didampingi Wakil Panglima TNI, Wakasad, Kabaloghan Kemhan, Pangdam IX/Udayana, serta Bupati Nagekeo. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...