Connect with us

Jabodetabek

Penanganan TPA Cipeucang Dilakukan Bertahap

Published

on

Penanganan TPA Cipeucang Dilakukan Bertahap: Penataan Terasering Landfill 3, Pelebaran Jalan hingga Siapkan MRF

Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus melakukan penanganan bertahap terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang yang selama ini menjadi sorotan publik. Penataan fisik kawasan, pengendalian longsoran sampah, hingga rencana pembangunan fasilitas pengolahan modern menjadi bagian dari upaya memulihkan kondisi TPA yang sudah lama mengalami kelebihan beban.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, Bani Khosyatulloh, baru-baru ini meninjau langsung kondisi TPA Cipeucang. Ia menjelaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah daerah adalah melakukan penataan Landfill 3 melalui sistem terasering guna meminimalisir dampak lingkungan, khususnya saat musim hujan.

“Hari ini saya ngecek kondisi TPA Cipeucang. Kita lihat di belakang ini, ini posisi Landfill 3 yang sedang dilakukan penataan. Saat ini sedang dilakukan terasering,” ujar Bani di lokasi.

Menurutnya, sistem terasering menjadi langkah krusial untuk mencegah longsoran sampah yang selama ini kerap terjadi saat hujan, bahkan dalam intensitas kecil sekalipun. Longsoran tersebut diketahui mengalir ke anak Sungai Cirompang dan berdampak langsung pada warga di sekitarnya.

“Fungsi terasering ini untuk meminimalisir longsoran yang selama ini setiap ada hujan turun ke anak Kali Cirompang, sehingga berdampak kepada warga sekitar yang berdekatan dengan aliran sungai,” jelasnya.

Advertisement

rn

Ketinggian Timbunan Berhasil Diturunkan

Bani mengungkapkan, sebelum dilakukan penataan, ketinggian timbunan sampah di Landfill 3 mencapai sekitar 7 meter. Setelah proses pengangkatan dan penataan, kini ketinggiannya berhasil ditekan menjadi sekitar 3 hingga 4 meter.

“Sekarang alhamdulillah sudah tinggal sekitar 3 atau 4 meter. Nanti semakin ke sana akan semakin tinggi karena akan dilakukan terasering secara bertahap. Terasering ini untuk menghambat agar air hujan tidak langsung membawa sampah ke anak kali,” katanya.

Ia menegaskan, tujuan utama dari terasering bukan hanya menahan longsoran, tetapi juga mencegah sampah berceceran ke aliran sungai yang dapat memperparah pencemaran dan genangan di wilayah permukiman.

rn

Advertisement

Pembebasan Lahan 4.000 Meter Persegi untuk MRF

Selain penataan landfill, DLH Tangsel juga tengah melakukan pembebasan lahan seluas 4.000 meter persegi di area sekitar TPA Cipeucang. Lahan tersebut disiapkan sebagai lokasi pembangunan Material Recovery Facility (MRF), fasilitas pengolahan sampah modern yang menjadi bagian penting dari transformasi pengelolaan sampah di Tangsel.

“Di tahun 2025 ini kita membebaskan lahan sekitar 4.000 meter persegi. Ini dalam rangka nanti digunakan untuk fasilitas MRF,” ungkap Bani.

Ia menekankan, penataan yang dilakukan tidak boleh bersifat sementara. Setelah area ditata dan dipulihkan, pemerintah akan memastikan tidak ada lagi pembuangan sampah sembarangan di lokasi tersebut.

“Jangan sampai sudah ditata, sampah dibuang lagi ke sini. Tapi kita sediakan landfill dan ketika ada sampah, kita proses dulu melalui MRF,” tegasnya.

Melalui MRF, sampah akan dipilah antara organik dan anorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik akan didaur ulang.

Advertisement

rn

Pelebaran Jalan dan Penguatan Infrastruktur

Untuk menunjang operasional di kawasan TPA, DLH Tangsel juga melakukan peningkatan akses jalan. Dengan dukungan dari Sumber Daya Air dan Bina Marga Bina Konstruksi (SDA BMBK), pelebaran jalan selebar 4 meter sepanjang sekitar 120 meter menuju Landfill 2 dan Landfill 4 mulai dikerjakan pada akhir tahun anggaran ini.

“Alhamdulillah dari SDA BMBK membantu membuat jalan dengan lebar 4 meter menuju Landfill 4 dan Landfill 2,” kata Bani.

Selain itu, pemasangan bronjong di sekitar Landfill 3 juga dilakukan untuk menjaga stabilitas tanah dan memastikan akses jalan yang dibangun tidak kembali terganggu oleh pergerakan sampah atau tanah.

rn

Advertisement

MRF Dibangun 2026, Open Dumping Ditinggalkan

Bani menyebutkan, pembangunan MRF direncanakan mulai tahun 2026, dengan target pembebasan lahan rampung pada 2025 dan konstruksi dimulai pada triwulan pertama tahun depan.

“MRF ini semacam mesin pencacah yang akan memisahkan mana yang organik dan mana yang anorganik,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah dengan sistem open dumping sudah tidak diperbolehkan lagi. Ke depan, sampah yang masuk ke TPA hanyalah residu hasil pengolahan.

“Yang dibuang ke TPA itu hanya residu. Organik sebagian bisa jadi kompos, anorganik bisa kita daur ulang. Ini kenapa kita membangun MRF,” ujarnya.

rn

Advertisement

Menuju Pemulihan TPA dan PSEL

Seluruh langkah tersebut, menurut Bani, merupakan upaya serius pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak pencemaran, mulai dari bau, longsoran, hingga potensi gangguan kesehatan masyarakat.

“Ini semua semata-mata agar kita bisa memulihkan lagi TPA yang sudah krodit ini. Pelan-pelan kita kembalikan, sambil sampah baru kita olah,” katanya.

DLH Tangsel juga terus berproses menyiapkan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yang kini diperbarui melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

“Kalau di Perpres 109, pemerintah pusat melalui Danantara diberi kewenangan untuk memilih pengembang yang akan melaksanakan program PSEL di kabupaten/kota,” jelasnya.

rn

Advertisement

Ajak Masyarakat Kelola Sampah dari Hulu

Di akhir keterangannya, Bani mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga.

“Mari dari mulai hulu, di rumah masing-masing, kita kelola sampah dengan diminimalisir dan dipilah sebisa mungkin, sehingga menghindari penumpukan sampah di hilir ke TPA ini,” pungkasnya.

Dengan langkah bertahap tersebut, Pemkot Tangerang Selatan berharap TPA Cipeucang dapat kembali berfungsi secara lebih aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Mus)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...