Connect with us

Jabodetabek

Percepat Penanganan Pandemi COVID-19, Pemprov DKI Sigap Laksanakan Testing, Tracing dan Treatment

Published

on

JAKARTA – Berdasar laporan hasil evaluasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 31 Agustus 2021, positivity rate spesimen di DKI Jakarta terendah se-Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19.

Salah satu upaya yang mendukung rendahnya angka positivity rate di Jakarta adalah keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan testing, tracing dan treatment (3T).

“Alhamdulillah, positivity rate spesimen di DKI Jakarta sudah mencapai 6,8% yang terendah se-Indonesia berdasar data dari Kemenkes. Kasus aktif di Jakarta terus menurun karena adanya upaya-upaya dari semua pihak yang berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan memberikan dukungan dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, Kamis (2/9), seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Dwi memaparkan, Dinkes DKI Jakarta telah melatih petugas testing dan tracing untuk secara sigap menelusuri kontak erat dari warga yang diketahui terpapar COVID-19.

Advertisement

Atas upaya tersebut, testing PCR di Jakarta mencapai 252,67% atau 2,5 kali standar testing PCR PPKM Level 3.

Merujuk data Kemenkes, testing PCR di Jakarta menjadi yang tertinggi se-Indonesia.

Tracing ratio yang sebesar 6,7 juga sudah cukup baik. Karena artinya dari 1 kasus positif, dilakukan tes PCR 6-7 orang kontak erat. Tracing ratio pun akan terus kami tingkatkan agar bisa di atas 10 sesuai dengan target dari Kemenkes yang ada di laporan SILACAK,” jelasnya.

SILACAK merupakan aplikasi buatan Kemenkes untuk mendukung program penguatan tracing di seluruh wilayah Indonesia.

Dwi menjelaskan, Dinkes DKI Jakarta telah melatih petugas testing dan tracing di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memasukkan data secara tertib dan rapi ke sistem SILACAK begitu mengetahui ada warga yang terpapar COVID-19.

Advertisement

Namun, masih ada beberapa kendala di sistem SILACAK karena NIK kontak erat yang sudah pernah dimasukkan tidak dapat dimasukkan kembali.

“Karena 1 orang ini bisa menjadi kontak erat beberapa orang dalam beberapa periode, namun tidak dapat dimasukkan kembali ke sistem SILACAK. Untuk itu, kami akan terus berupaya dan berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mengatasi ini,” ungkap Dwi.

Ke depannya, Pemprov DKI akan terus meningkatkan 3T guna menekan laju penularan atau positivity rate di wilayah DKI Jakarta, serta berbagai upaya lainnya dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Seperti, program vaksinasi yang masih secara aktif dilakukan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak.

“Data-data yang ada menunjukkan capaian DKI Jakarta dalam menangani pandemi sudah menunjukkan tren penurunan kasus. Namun, kita tidak boleh lengah dan tetap harus waspada. Untuk itu, Pemprov DKI akan terus memonitoring kondisi pandemi di DKI Jakarta, serta memperkuat 3T dan gencar melakukan vaksinasi supaya kekebalan komunal di DKI bisa terbentuk secara optimal. Dan kita semua juga tetap harus menjalankan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) secara disiplin,” tegasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...