Connect with us

Politik

Potensi Kecurangan Tinggi, Muhammad Hilman Mufidi Minta Panitia SNBT Perketat Pengawasan

Published

on

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi, meminta panitia Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) memperketat pengawasan pelaksanaan ujian guna mencegah segala bentuk kecurangan. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan adanya seorang peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SNBT di Universitas Diponegoro, Semarang, yang tertangkap tangan menggunakan alat bantu dengar untuk menjawab soal pada hari pertama pelaksanaan, Selasa (21/4/2026).

“Kami mengecam keras segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan UTBK SNBT. Ujian ini bukan sekadar seleksi, tetapi pintu masuk menuju dunia pendidikan tinggi yang harus dijaga integritasnya. Jangan pernah mencoba berbuat curang, karena dampaknya bukan hanya pada hasil ujian, tetapi juga pada pembentukan karakter,” tegas Gus Hilman, sapaan akrab Hilman Mufidi, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Gus Hilman menekankan, pengetatan pengawasan harus dilakukan sejak awal, mulai dari proses peserta memasuki lokasi ujian. Pemeriksaan wajib dilakukan secara menyeluruh dan disiplin terhadap setiap peserta. Penggunaan alat pendeteksi seperti metal detector harus dioptimalkan untuk memastikan tidak ada perangkat ilegal yang digunakan selama ujian berlangsung. Selain itu juga dilakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Legislator asal Jawa Timur ini juga menegaskan bahwa sanksi tegas harus diterapkan tanpa kompromi bagi peserta yang terbukti melakukan kecurangan. Sanksi tersebut dapat berupa pembatalan hasil ujian, pencoretan dari seluruh jalur seleksi perguruan tinggi negeri, hingga konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kecurangan dalam SNBT bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap nilai kejujuran dalam pendidikan. Jika dibiarkan, praktik ini akan terus berulang dan merusak sistem secara keseluruhan,” ujarnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Gus Hilman mengingatkan bahwa kecurangan sejak awal masuk perguruan tinggi akan membawa dampak serius dalam jangka panjang. Mahasiswa yang terbiasa curang berpotensi mengabaikan proses belajar, kehilangan integritas akademik, hingga membawa perilaku tidak jujur ke dunia kerja.

“Kalau sejak awal sudah dibiasakan curang, maka ke depan akan lahir generasi yang menghalalkan segala cara. Ini berbahaya bagi kualitas lulusan, merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, dan pada akhirnya merugikan bangsa,” jelasnya.

Menurutnya, ujian masuk perguruan tinggi harus menjadi momentum membangun budaya jujur dan kompetisi yang sehat. Ia pun mengajak seluruh peserta untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri dan menjunjung tinggi nilai integritas.

“Keberhasilan yang diraih dengan kejujuran akan jauh lebih bermakna dan menjadi fondasi kuat untuk masa depan. Jangan gadaikan masa depan hanya karena ingin lulus dengan cara curang,” ucapnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik1 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik1 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...

BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik1 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...

Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik1 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....

Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik1 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik1 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik1 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik1 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...

Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik1 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik1 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...