Connect with us

Politik

PPP Targer Peroleh 50 Kursi DPR RI di Pemilu 2024

Published

on

rnJakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan 50 kursi di DPR RI dan 2.000 kursi DPRD di kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia.rnTarget ini tidak sulit dicapai karena PPP telah melalui 10 kali masa pemilihan umum (pemilu). Sebelumnya target PPP selalu tercapai. Untuk itu Mardiono yakin bahwa target Pemilu 2024 dapat tercapai.rn“PPP berusaha untuk meraih 50 kursi di DPR RI, kemudian 2.000 kursi di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, Indonesia,” kata Muhammad Mardiono, Selasa (3/10/2023).rnUntuk mewujudkan hal tersebut, Mardiono mengatakan PPP sudah melakukan konsolidasi nasional dari Aceh hingga Papua. Menurutnya, hal ini merupakan konsolidasi terbaik dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.rn“Alhamdulillah ini terjadilah sebuah konsolidasi yang terbaik dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya sehingga saya sangat optimistis bahwa target yang dicanangkan oleh PPP bisa tercapai,” tutup Mardiono.

Perjuangkan Sandiaga Uno

Pada kesempatan itu, Mardiono menyebut pihaknya telah melakukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang ke-6. Dalam rapat tersebut mereka memutuskan untuk memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.rn“Kemudian PPP memberikan amanat kepada Ketua Umum untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Uno, agar bisa disandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo menjadi wakil presiden,” kata Mardiono .rnTerkait hal ini, Mardiono mengatakan bahwa proses tersebut terus berjalan dalam setiap rapat yang diadakan. Ia juga menyebut setiap hari Rabu antara PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo menggelar rapat untuk membicarakan strategi pemenangan.rnMardiono menyebut tim pemenangan Ganjar Pranowo akan segera diumumkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Namun, pembahasan dalam calon wakil presiden itu masih dalam proses pembicaraan partai politik antara PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo.rn“Namun, pembahasan dalam calon wakil presiden itu masih dalam proses pembicaraan dari semua partai politik yang menjalin kerjasama antara PDI perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo,” ungkap Mardiono.rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...