Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Subianto Tekankan Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Dasar Kebijakan Ekonomi

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa semua kebijakan dan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya saat membuka Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (08/04/2025).

“Ekonomi kita harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Ekonomi kita harus mencerminkan sila-sila tersebut. Berketuhanan yang Maha Esa harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan pertumbuhan Indonesia terpecah, kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah, dan kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan harga murah,” tegas Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa tujuan utama pemerintahannya adalah mewujudkan persatuan Indonesia, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Selain itu, ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

“Tujuan kita adalah persatuan Indonesia dan kemanusiaan. Kita tidak ingin yang lemah tertinggal. Kita tidak ingin yang miskin bersaing dengan yang kuat. Saudara-saudara, ini adalah dasar kita, kerakyatan, dan tujuan terakhir kita adalah keadilan sosial,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa selama enam bulan pertama masa pemerintahannya, komunikasi yang jelas dan intens dengan publik sangatlah penting. Ia menekankan bahwa semua keputusan dan kebijakan harus didasarkan pada bukti konkret atau evidence-based performance.

Advertisement

“Saya tidak suka berbicara tanpa bukti nyata. Itu adalah sifat saya, saya harus selalu dinilai berdasarkan hasil yang saya capai, prestasi yang saya raih. Demikian juga saya meminta hal yang sama dari rekan-rekan saya. Saya hanya melihat mereka dari pengabdian, prestasi, energi, dan niat mereka,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memiliki tujuan jangka panjang dan didukung dengan perencanaan yang matang. Dengan prinsip tersebut, Presiden bertekad untuk memajukan Indonesia melalui program-program strategis yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Tujuan SDGs yang utama adalah swasembada pangan, energi, air, dan SDG lainnya. Ini adalah dasar kita. Karena itu, swasembada pangan, energi, manajemen air yang baik, dan industrialisasi agar ada nilai tambah di negeri ini adalah sasaran kita,” ujar Presiden.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...