Connect with us

Politik

Putih Sari Minta BPJS dan BPOM Perkuat Pengawasan Kesehatan di Lokasi Gempa NTT

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mendesak BPJS Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan pelayanan kesehatan serta keamanan pangan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Putih, dalam situasi darurat bencana, pelayanan kesehatan bagi korban harus diberikan secara cepat dan tidak boleh terhambat persoalan administratif. Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Komisi IX DPR RI ke Ruteng, NTT, Jumat (21/8/2026).

“BPJS Kesehatan harus membuka saluran pengaduan untuk mempercepat pelayanan kepada para korban gempa. Jangan sampai penanganan medis tertunda, apalagi terhambat persoalan tunggakan kepesertaan JKN di tengah kondisi darurat,” tegas Putih.

Pimpinan Komisi IX DPR RI itu juga mengingatkan pentingnya memastikan pelayanan medis rutin bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan berkelanjutan tetap berjalan. Ia meminta BPJS Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan di posko pengungsian maupun rumah sakit lapangan agar kebutuhan pelayanan kesehatan korban bencana dapat terpenuhi.

Selain pelayanan kesehatan, Putih mendorong penguatan pengawasan terhadap kualitas bantuan pangan dan obat-obatan yang disalurkan ke wilayah terdampak. Menurutnya, kondisi darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar keamanan dan kualitas bantuan yang diterima masyarakat.

Advertisement

“Kami menaruh perhatian agar Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Badan POM untuk mengawal dan mengawasi secara ketat kualitas bantuan yang masuk, baik produk pangan maupun obat-obatan,” ujarnya.

Srikandi Gerindra itu juga meminta BPOM melakukan pengawasan terhadap titik-titik dapur umum yang melayani kebutuhan para pengungsi. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Jangan sampai kondisi darurat membuat higienitas dapur umum terganggu. Hal itu bisa berdampak langsung terhadap kesehatan para pengungsi dan korban bencana lainnya,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...