Rahayu Saraswati: Masyarakat Wajib Menjaga Iklim Investasi, Tindak Tegas Oknum Pemalak Proyek

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang sehat demi kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini disampaikan merespons viralnya video dugaan permintaan “jatah” proyek sebesar Rp5 triliun oleh oknum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kepada investor di Cilegon, Banten.

“Fraksi Gerindra sangat jelas mendukung pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga keamanan dan kesehatan iklim investasi di Indonesia. Tidak boleh ada pihak yang menghalangi atau menciptakan ketakutan bagi para investor,” ujar Rahayu saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (15/5/2025).

Rahayu mengapresiasi langkah cepat Kadin Indonesia yang langsung merespons kasus tersebut. Ia menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, yang menyampaikan komitmen untuk melakukan investigasi menyeluruh.

“Pak Anindya telah menyatakan dengan tegas bahwa Kadin akan melakukan penelusuran formal dan memberi sanksi tegas jika ada pengurus di daerah yang menyalahgunakan posisi dan melanggar etika dalam dunia usaha,” tegasnya.

Rahayu menekankan bahwa tindakan intimidatif dan pemalakan semacam itu harus diberantas, karena tidak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga merusak kepercayaan investor terhadap Indonesia.

“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi ancaman terhadap masa depan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan tindakan seperti ini berulang,” ujarnya.

Sebelumnya, media sosial dihebohkan oleh video yang menunjukkan dugaan permintaan pembagian proyek tanpa melalui proses lelang oleh seseorang yang mengaku sebagai perwakilan Kadin Cilegon. Dugaan tersebut terkait proyek pembangunan pabrik kimia milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon, Banten.

Video tersebut memperlihatkan sejumlah orang berseragam Kadin menghadiri pertemuan dan salah satu dari mereka secara terbuka meminta jatah proyek senilai Rp5 triliun, memicu kecaman luas dari masyarakat.