Rahayu Saraswati Soroti Masalah Sampah dalam Pengembangan Pariwisata Maluku

Persoalan sampah kembali menjadi sorotan dalam pengembangan pariwisata di Maluku. Dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Ambon, Wakil Ketua Komisi VII, Rahayu Saraswati, menegaskan pentingnya pengelolaan lingkungan dan kebersihan untuk mendukung kenyamanan wisatawan sekaligus menjaga keberlanjutan destinasi wisata.

Menurut Rahayu, pengembangan sektor pariwisata tidak bisa hanya fokus pada pembangunan infrastruktur atau peningkatan aksesibilitas. Pengelolaan sampah yang baik justru menjadi aspek mendasar yang tak boleh diabaikan.

“Masalah sampah adalah salah satu hal paling merusak kenyamanan wisata. Jangan sampai akses sudah bagus, tapi wisatawan justru terganggu dengan pemandangan sampah yang berserakan,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Ambon, Rabu (11/7/2025).

Ia menceritakan pengalamannya saat menyelam di salah satu destinasi wisata laut, di mana ia menemukan tumpukan sampah plastik mengotori perairan. Menurutnya, kondisi seperti itu dapat mencoreng citra pariwisata daerah dan harus segera dibenahi secara menyeluruh.

Untuk itu, Rahayu mendorong pelibatan masyarakat melalui penguatan kelembagaan lokal, seperti koperasi bank sampah. Ia menilai, bank sampah bisa menjadi solusi nyata, bukan hanya untuk masalah lingkungan tapi juga membuka peluang ekonomi baru.

“Kami sudah ajak anak-anak muda di sini untuk membentuk koperasi bank sampah. Sampah bukan cuma dibuang, tapi bisa diolah jadi energi, bahan bangunan, atau bahkan bahan baku jalan,” katanya.

Ia juga menyarankan pemanfaatan teknologi waste to energy untuk mengubah sampah menjadi sumber listrik alternatif. Selain itu, limbah plastik bisa diolah menjadi bahan pembuat aspal atau batu bata yang lebih tahan lama.

“Kalau dikelola dengan benar, sampah bisa jadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus bikin lingkungan lebih bersih,” tambahnya.

Rahayu menekankan bahwa penguatan pengelolaan sampah harus berjalan seiring dengan proyek-proyek pembangunan besar yang sedang digalakkan pemerintah, termasuk sektor perumahan dan infrastruktur pariwisata. Ia berharap pengembangan pariwisata di Maluku dilakukan dengan pendekatan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

“Komisi VII siap mendorong kolaborasi lintas pihak, dari pemerintah pusat, daerah, hingga komunitas lokal, untuk bersama-sama menjawab tantangan ini. Karena pariwisata yang bersih dan nyaman adalah aset jangka panjang bagi Maluku,” tutup Rahayu.