Connect with us

Politik

Rudi Bangun Pertanyakan Alasan Pertamina tak Beli Minyak Mentah Dalam Negeri

Published

on

JAKARTA (11 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mempertanyakan kebenaran isu produk minyak mentah yang diproduksi dalam negeri ditolak PT Pertamina.

“Produk minyak mentah dari kilang-kilang dalam negeri, saya mendengar apakah benar atau tidak, nanti tolong dijelaskan. Katanya produk kilang minyak dalam negeri yang harusnya bisa dipakai pertamina, malah tidak diterima,” ujar Rudi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III (Kabupaten Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan Kota Binjai) itu menilai, penolakan Pertamina tersebut tercermin dari langkah memilih opsi mengimpor minyak dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

“Malahan Pertamina mengimpor dari luar, apakah itu benar?” tanya Rudi.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa isu yang mengemuka tentang tidak terakomodasinya produk minyak dalam negeri di Pertamina.

Advertisement

“Jadi akhirnya produk dalam negeri atau dari swasta tidak diterima,” paparnya.

Menurutnya, isu tak terakomodasinya produk minyak dalam negeri di Pertamina menjadi salah satu aspirasi yang diserap Rudi dari sejumlah konstituen di daerah pemilihannya.

Pasalnya, terdapat keraguan masyarakat terhadap kualitas produk minyak Pertamina yang justru diimpor dari luar negeri.

“Saya diberi titipan pertanyaan dari banyak konstituen saya tentang produk-produk Pertamina ini,Pak. Salah satunya adalah minyak tadi. Mereka menanyakan, selama ini Pertamina membeli minyak kadar RON-nya 88 atau 90? Tapi dijual ke kami RON 92, apakah benar?” ungkap Rudi.

“Lalu kalau dijual RON 88 dinaikkan 92, berapa belinya, Pak? Berapa harga impor yang dibeli Pertamina? Lalu dijual ke kami berapa?” lanjutnya.

Advertisement

Bahkan, terdapat juga isu permainan harga dalam pengiriman minyak melalui kapal. Maka, ia meminta penjelasan komprehensif dari Pertamina.

“Kemudian mereka mengimpor mengirim pakai kapal, saya dengar lagi pengiriman kapalnya bisa dinaikkan harganya, di-markup, benar enggak?” tegasnya.

(Safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...