Connect with us

Internasional

Sebut Indonesia Miskin, Bos Taksi Malaysia Minta Maaf

Published

on

Kabarpolitik.com – Pemilik taksi Big Blue Malaysia Datuk Shamsubahrin Ismail meminta maaf setelah ucapannya yang menolak Gojek dengan menyebut Indonesia negara miskin menjadi viral.

Dalam konferensi pers, Shamsubahrin mengaku media sosial hingga WhatsApp-nya dibanjiri pesan bernada kemarahan dan ketidakpuasan dari orang Indonesia.

Dilansir Malay Mail Rabu (28/8), dia mengaku ucapannya berdasarkan pemberitaan di media massa mengenai kondisi ekonomi yang tengah terjadi di sana.

Indonesia ada di hati saya. Begitu juga dengan orang-orangnya,” ujarnya. Dia mengaku berada dalam grup WhatsApp berisi driver Gojek maupun Grab.

Dia menuturkan ucapannya yang menyebut Indonesia negara miskin karena keberadaan Gojek. “Jadi, saya meminta maaf atas ucapan saya berdasarkan laporan yang saya baca,” katanya.

Advertisement

Shamsubahrin melanjutkan, seharusnya pemerintah Malaysia lebih mengenalkan merek layanan ojek lokal seperti Dego Ride daripada mengizinkan Gojek masuk.

Dikutip New Straits Times, dia menilai memberikan akses bagi industri transportasi asing bakal memberi dampak negatif. Termasuk ancaman penutupan jika mereka menghadapi masalah.

“Setidaknya, kami mempunyai kendali atas produk transportasi di negeri sendiri seperti Dego Ride untuk mencegah masuknya Gojek,” terang Shamsubahrin.

Dalam video wawancara yang viral sebelumnya, Shamsubahrin terdengar mengatakan bahwa Malaysia adalah negara kaya. Karena itu, pemudanya tidak susah seperti di Indonesia.

“Jika generasi muda Indonesia bagus, mereka tentu tidak akan keluar negeri mencari kerja. Gojek hanya untuk negara miskin seperti Indonesia, Thailand, India, Kamboja,” ujar Shamsubahrin.

Advertisement

Tak hanya Shamsubahrin sebagai pemilik taksi, penolakan juga datang dari kalangan politisi. Misalnya Khairuddin Aman Razali dari Partai Islam Se-Malaysia.

“Gojek akan memicu terjadinya interaksi antara dua manusia berbeda jenis kelamin yang bertentangan dengan hukum Syariah.” bunyi pernyataan resmi Razali.

Tak hanya Khairuddin, rekan satu partainya Husain Awang juga menyatakan bahwa angka pelecehan seksual di Indonesia mengalami peningkatan karena kehadiran Gojek.

Husain pun mengecam kemunculan Gojek sebagai bukti pemerintah telah gagal mengurus transportasi umum dan mengatasi kemacetan.

“Saya mendesak pemerintah untuk tidak mengizinkan Gojek hadir, termasuk di masa uji coba. Pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas moda transportasi seperti MRT dan LRT,” kecamnya.

Advertisement

Anggota Majelis Syuro PAS itu juga menyatakan Gojek menjadi lambang kegagalan pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan untuk kaum muda.[ab]

rn
Sourcern

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...