Connect with us

Politik

Sengketa Pulau Kawi-Kawia, Aus Hidayat Nur Dorong Penyelesaian Berbasis Budaya

Published

1 tahun ago

on

Aus Hidayat Nur
rnSengketa wilayah antara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan kembali mencuat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Daerah. Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, mengungkapkan adanya perselisihan klaim terhadap Pulau Kawi-Kawia (disebut juga Kabi-Kabia) antara Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Aus menyesalkan ketidakhadiran kedua pihak yang berselisih, namun menegaskan pentingnya DPR hadir untuk menggali informasi langsung dari daerah.rnPulau Kawi-Kawia diperebutkan karena kedua provinsi memiliki argumen dan dokumen yang saling bertentangan mengenai status administratif pulau tersebut. Sulawesi Selatan mengklaim pulau itu masuk wilayah Selayar, sementara Sulawesi Tenggara menganggapnya bagian dari Buton Selatan. “Hal ini mencerminkan perlunya peninjauan yang lebih dalam terhadap sejarah dan kultur masyarakat lokal, bukan semata-mata berdasarkan batas administratif yang sudah kadung tumpang tindih,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur saat mengikuti kunjungan kerja spesifik RUU tentang Kabupaten dan Kota di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis, (17/7/2025).rn“Penentuan wilayah seperti ini tidak bisa hanya berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri saja,” ujar Aus. Ia menekankan bahwa pendekatan budaya, sejarah, dan tradisi lokal harus menjadi faktor penting dalam menyelesaikan konflik wilayah. DPR bahkan mempertimbangkan melibatkan pihak-pihak seperti Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menelusuri dokumen sejarah resmi terkait asal-usul wilayah tersebut.rnLebih jauh, Aus menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang warisan zaman Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan momentum penting untuk menyelesaikan berbagai tumpang tindih wilayah. Saat ini, Komisi II DPR tengah menuntaskan penyusunan undang-undang untuk kabupaten dan kota, setelah sebelumnya menyelesaikan revisi di tingkat provinsi. DPR juga berencana mengunjungi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan informasi berimbang dari pihak yang juga mengklaim pulau tersebut.rnAus berharap penyelesaian konflik ini tidak memicu ketegangan antar daerah seperti yang pernah terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara terkait empat pulau yang sempat viral dan menimbulkan keresahan publik. “Undang-undang ini harus bisa menjadi jalan keluar yang adil, bukan menambah masalah baru,” tegasnya. Oleh karena itu, pelibatan semua pemangku kepentingan akan menjadi bagian penting dalam pembahasan lanjutan di DPR.rnAus menyatakan bahwa DPR terbuka menghadirkan semua pihak yang terlibat langsung, termasuk dari daerah yang bersengketa. Tujuannya agar keputusan yang diambil bersama tidak menjadi pemicu konflik di kemudian hari. Ia menegaskan kembali bahwa seluruh proses ini harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan profesionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...